TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menyebut ada tiga penyebab keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis. Temuan ini terungkap setelah BPOM mengidentifikasi 17 kejadian luar biasa keracunan yang berkaitan dengan program tersebut dan kasus-kasus itu tersebar di 10 provinsi.
Adapun ketiga penyebab keracunan dalam program MBG di antaranya karena kontaminasi, pertumbuhan dan perkembangan bakteri, serta kegagalan pengendalian keamanan pangan. Hal itu kemudian menjadi bahan evaluasi guna perbaikan program.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Dan dengan konteks tersebut, kontaminasi yang terlihat, yaitu ada kontaminasi awal pangan dengan sumber kontaminasi bahan mentah, lingkungan pengolah/penjamin," kata Taruna saat rapat bersama DPR di Jakarta, Kamis, 15 Mei 2025 seperti dikutip Antara.
Taruna mengatakan, untuk pertumbuhan dan perkembangan bakteri disebabkan karena suhu dan waktu, kondisi makanan, serta proses pengolahan. Contohnya, kata dia, ada makanan yang dimasak terlalu cepat namun distribusinya tertunda, sehingga saat dikonsumsi oleh anak-anak, makanan tersebut telah terkontaminasi dan menyebabkan keracunan.
"Kemudian ada hal yang perlu kita perhatikan betul tentang kegagalan pengendalian keamanan pangan yang hubungannya dengan hygiene-sanitasi. Nah ini perlu kami jelaskan karena sebagian mungkin dapurnya itu perlu dievaluasi, perlu diperbaiki," katanya.
Menurutnya, tiga faktor penyebab keracunan tersebut mencerminkan berbagai masalah yang masih bisa dibenahi, seperti kurangnya data epidemiologi yang memadai, ketidaktepatan dalam parameter pengujian, parameter uji yang belum spesifik, penerapan standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang belum maksimal, serta lemahnya jaminan keamanan terhadap bahan baku yang digunakan.
"Dengan konteks belajar dari kondisi ini, maka Badan Pengawas Obat berkomitmen akan semakin mempererat kerja sama kami dengan Badan Gizi supaya mencegah kejadian luar biasa yang bisa terjadi di masa-masa yang akan datang," ucapnya.
Lebih lanjut, Taruna menyebut BPOM berkomitmen untuk memberikan pendampingan kepada petugas yang khususnya berhubungan dengan dapur-dapur yang menyiapkan MBG tersebut.
Dirinya juga berharap pihaknya dilibatkan Badan Gizi Nasional dalam pengawasan penyiapan makanan yang disajikan dalam program MBG. Sebab, kata dia, BPOM baru dilibatkan ketika sudah terjadi KLB.
"Karena memang itu kenyataannya. Jadi maksudnya kami menjelaskan secara transparan apa adanya, supaya menggugah Badan Gizi untuk melibatkan kami," kata dia.
