TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) resmi menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk menyalurkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dalam program 3 juta rumah.
Atas kesepakatan itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait akan mengalokasikan sebanyak 1.000 unit rumah kepada Bank BCA. “Penyaluran kuota ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaannya,” ujar Maruarar dalam rapat koordinasi di di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Jumat, 23 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menyatakan akan mulai menginventarisasi penerima manfaat dan menggandeng sektor perbankan untuk terlibat dalam program ini. “Kami berharap langkah ini juga dapat diikuti oleh bank-bank swasta lainnya,” ujar Jahja.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mencatat telah merealisasikan KPR terhadap 132.073 rumah dalam rentang waktu 1 Januari hingga 22 Mei 2025. Adapun target pembiayaan FLPP tahun ini meningkat menjadi 350 ribu unit dari jumlah sebelumnya sebanyak 220 ribu rumah.
Heru mengatakan capaian kinerja rumah subsidi pada 20 Oktober 2024–16 Mei 2025 tercatat sebanyak 167.391 unit rumah. Sementara capaian rumah subsidi Tapera dan FLPP mulai 1 Januari hingga 16 Mei 2025 kinerja rumah subsidi Tapera dan FLPP mencapai 126.138 unit. “Realisasi penyaluran FLPP kuartal I tahun 2025 tembus mencapai 53.873 unit, dan jika kita bandingkan year on year di tahun 2024, naik sebesar 1,274 persen,” ujar Heru.
Pada kesempatan ini, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban, mengatakan akan meningkatkan alokasi anggaran pendapatan belanja nasional (APBN) dari Rp 18,7 triliun menjadi Rp 36 triliun untuk mencapai penyaluran FLPP 350 ribu unit rumah. Selain itu, kementeriannya juga akan menaikkan penyertaan modal negara (PMN) dari Rp 4,8 triliun menjadi Rp 6,2 triliun. "Kami perlu memastikan bahwa angka kebutuhan tersebut akurat dan suplai hunian memang tersedia,” kata Rionald.
Rionald mengatakan pemerintah akan mengoptimalkan aset negara termasuk tanah milik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk program ini. “Dukungan perbankan dan penataan aset jaminan sangat dibutuhkan.” Ia mengatakan, 350 ribu unit akan menjadi pencapaian tertinggi sepanjang sejarah FLPP jika berhasil dilakukan.
