INFO NASIONAL – Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Wibi Andrino menegaskan komitmen untuk kembali menjumpai warga guna menyerap aspirasi masyarakat selama Masa Reses Ketiga Tahun Sidang 2024–2025. Hal tersebut disampaikan usai memimpin rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.
“Kami sebagai wakil rakyat siap kembali turun ke tengah masyarakat untuk menjemput aspirasi, termasuk yang mungkin tertunda pada tahun anggaran sebelumnya agar bisa menjadi prioritas pada tahun anggaran yang sedang berjalan,” kata Wibi.
Dia berharap, seluruh kegiatan DPRD dapat dilihat secara objektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Contoh konkret melalui pelaksanaan masa reses.
“Inilah saatnya aspirasi-aspirasi yang belum tersalurkan bisa kami sampaikan kembali dan perjuangkan agar menjadi prioritas pembangunan di Jakarta,” kata dia. Seluruh anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang berjumlah 106 orang itu menurut Wibi memiliki tanggung jawab yang sama untuk hadir di tengah masyarakat. “Ini adalah tugas kita semua. Seluruh anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta harus turun ke bawah, menjumpai warga, dan menyerap langsung aspirasi mereka.”
Menurut Wibi, pembukaan masa sidang ketiga sekaligus dimulainya masa reses menjadi momentum bagi seluruh anggota dewan untuk kembali menjalankan fungsi representasi secara langsung di lapangan. Berbagai agenda kegiatan DPRD yang telah disampaikan Sekretariat DPRD harus dilanjutkan dengan aksi nyata di lapangan oleh para anggota dewan.
Melalui berbagai kegiatan seperti reses, jaring aspirasi, dan dialog langsung dengan warga, para anggota dewan aktif turun ke lapangan untuk mendengar langsung kebutuhan dan harapan masyarakat. Langkah tersebut mencerminkan semangat transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang menjadi landasan kerja DPRD.
Aspirasi yang diterima tidak hanya dicatat dan ditampung, namun diperjuangkan dalam pembahasan kebijakan, perencanaan anggaran, serta pengawasan terhadap program pemerintah daerah. Dengan begitu, DPRD Provinsi DKI Jakarta berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Komitmen ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan mendorong terciptanya pembangunan yang lebih inklusif, merata, dan berkeadilan sosial di ibukota.(*)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
