TEMPO.CO, Jakarta - Polda Metro Jaya akan menggelar operasi antipremanisme selama 15 hari terhitung mulai tanggal 15 Mei 2025 mendatang. Operasi tersebut dipastikan tidak akan menyasar organisasi kemasyarakatan (ormas).
"Jadi bukan serta-merta (operasi) kami menyasar ormas, enggak begitu," kata Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Reonald Simanjuntak kepada Tempo pada Sabtu, 10 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Reonald mengatakan, ormas pada dasarnya diperbolehkan untuk berkegiatan dan sudah dijamin secara sah oleh undang-undang. Hanya saja dalam praktiknya memang ada beberapa anggota ormas yang tidak bertanggungjawab dan melanggar hukum.
"Terkadang ada oknum dalam ormas itu yang mengatasnamakan ormas. Jadi kami enggak boleh menggeneralisasi," ujar Reonald lewat sambungan telepon.
Keterlibatan ormas dalam aksi premanisme, kata Reonald, harus dibuktikan terlebih dahulu. Terutama membuktikan ada atau tidaknya arahan maupun perintah dari pimpinan ormas untuk melakukan gerakan premanisme.
"Harus fair, dong. Dibuktikan ada perintah atau tidak, jangan sampai karena oknum yang tidak bertanggungjawab (ormas dipermasalahkan)," tutur Reonald.
Sebelumnya Polda Metro Jaya telah merencanakan untuk menggelar Operasi Berantas Jaya untuk memberantas aksi premanisme di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Karyoto mengungkapkan akan ada 999 personel yang terdiri dari 663 anggota Polri, 306 prajurit TNI, dan 30 personel dari Pemprov Jakarta yang akan ikut serta.
"Kami semua aparat siap turun, untuk menangani bila ada hal-hal yang berkaitan dengan premanisme," ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto usai memimpin Apel Siaga Anti-Premanisme di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Jumat, 9 Mei 2025.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi mengatakan operasi ini menyasar berbagai lokasi yang berpotensi menjadi tempat praktik premanisme: pasar, terminal, pelabuhan, stasiun, kawasan parkir liar, dan wilayah permukiman yang sering dikeluhkan masyarakat.
“Operasi ini bukan hanya berbasis pada penindakan, tetapi diawali dengan edukasi kepada masyarakat dan pengawasan intensif di lokasi-lokasi rawan,” ujar Ade Ary melalui keterangan resmi pada Jumat, 9 Mei 2025.
