TEMPO.CO, Jakarta - Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI meminta Kementerian Kesehatan untuk memikirkan ulang wacana perizinan dokter umum melakukan operasi caesar. POGI ingin agar usulan itu dikaji kembali.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hal itu disampaikan melalui surat pernyataan resmi yang ditandatangani oleh pengurus pusat yang terdiri dari Ketua Umum Yudi M. Hidayat, Sekretaris Jenderal Surahman Hakim, Ketua Dewan Pembina Pusat Ari K. Januarto, dan Ketua Terpilih Budi Wiweko.
"Kami ingin menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan masyarakat, keselamatan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan dalam setiap kebijakan yang diambil," kata POGI dikutip dari keterangan pada Jumat, 16 Mei 2025.
Menurut POGI, jika dokter umum diberikan wewenang melakukan operasi caesar, maka terdapat potensi bahaya yang mengancam keselamatan ibu dan anak. Padahal, kata POGI, kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu faktor esensial dalam pembangunan kesehatan masyarakat.
Sehingga bila pemerintah ingin menurunkan angka kematian maternal dan perinatal, POGI meminta agar wacana dokter umum mengoperasi caesar dipertimbangkan lebih jauh. "Perlu ada kebijakan yang tidak hanya mempertimbangkan aksesibilitas layanan kesehatan, tetapi juga kualitas dan keselamatan tindakan medis yang dilakukan," ujar POGI.
POGI memaparkan tiga aspek berikut demi kepentingan masyarakat. Pertama soal keselamatan pasien, POGI berprinsip bahwa setiap tindakan medis harus dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi sesuai dengan pelatihan yang dilalui. Sehingga POGI menegaskan operasi caesar yang merupakan intervensi bedah yang berisiko harus dilakukan oleh dokter spesialis obstetri yang berpengalaman.
Kedua, POGI menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas utama. "Memberikan wewenang kepada dokter umum untuk melakukan tindakan bedah tanpa pelatihan khusus dapat membahayakan keselamatan pasien dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan," tutur POGI.
Terakhir, POGI menyatakan masyarakat berhak mendapat informasi yang jelas dan akurat mengenai siapa yang berwenang melakukan tindakan medis tertentu. Sebab, itu berkaitan dengan edukasi dan kesadaran masyarakat soal kesehatan.
Sebelumnya Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin berencana membolehkan dokter umum menangani operasi melahirkan dengan metode caesar. Menurut dia, rencana ini perintah dari Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Budi mengatakan, Kepala Negara ingin Kementerian Kesehatan membuka sedikitnya 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Beberapa di antara daerah terpencil itu adalah Pulau Nias, Taliabu, Kolaka, Konawe Utara, pedalaman Sumba, dan pedalaman Flores.
Namun, jumlah dokter spesialis di Indonesia masih jauh dari total kebutuhan sehingga alternatifnya adalah melatih dokter umum agar bisa melakukan operasi. "Jadi yang saya minta adalah untuk ratusan daerah yang tidak memiliki dokter spesialis, tolong dokter umumnya dilengkapi kompetensi yang sifatnya menyelamatkan nyawa," ujar Budi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu, 14 Mei 2025.
Budi bercerita gagasan ini muncul karena dirinya kerap mendapat banyak laporan dari dokter-dokter umum di daerah. Mereka mengadu tidak bisa mengambil tindakan apapun ketika melihat ibu hamil yang hendak melahirkan, bahkan ketika hampir meninggal.
Dede Leni Mardianti berkontribusi pada penulisan artikel ini.
