TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indra Iskandar mengatakan telah menerima surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang berisi usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Surat itu diterima Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025.
"Benar, kami sudah terima," katanya saat dihubungi pada Selasa, 3 Juni 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Indra mengatakan, surat dari para pensiunan tentara itu sudah diteruskan ke pimpinan DPR. Namun, ujar dia, belum ada tanggapan dari pimpinan lembaga eksekutif terhadap surat usulan pemakzulan Gibran tersebut. "Sekarang DPR ini sedang reses," ucapnya.
Surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 itu juga ditujukan langsung kepada Ketua MPR Ahmad Muzani. Surat usulan pemakzulan Gibran ini telah diterima secara administratif oleh salah seorang karyawan di MPR bernama Agus.
Dalam surat itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan sejumlah pandangan hukumnya ihwal alasan pemakzulan Gibran diusulkan. Mereka memandang proses pencalonan putra sulung mantan Presiden, Joko Widodo, ini tak lepas dari intervensi relasi keluarga lewat Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu Anwar Usman.
Forum Purnawirawan Prajurit TNI menilai proses pencalonan yang melibatkan paman Gibran bertentangan dengan prinsip imparsialitas lembaga peradilan dan asas fair trial dalam hukum tata negara.
Para pensiunan tentara itu juga menyoroti nilai kepatutan dan kepantasan yang dimiliki Gibran sebagai seorang wakil presiden. Menurut Forum Purnawirawan Prajurit TNI, mantan Walikota Solo itu masih minim kapasitas dan pengalaman untuk menjabat sebagai RI 2.
"Sangat naif bagi negara ini bila memiliki seorang Wakil Presiden yang tidak patut dan tidak pantas untuk memimpin rakyat Indonesia sebesar ini," kata Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio, mengutip isi surat tersebut.
Dugaan keterkaitan Gibran dalam akun Kaskus bernama Fufufafa juga dimasukkan dalam argumentasi hukum para pensiunan tentara tersebut. Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga menyinggung dugaan korupsi yang menyeret Gibran dan adiknya, Kaesang Pangarep yang dilaporkan oleh Ubedilah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2022 silam.
"Berdasarkan uraian tersebut, kami mendesak agar DPR segera memproses pemazkulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka," ujarnya.
Dia mengatakan forum pensiunan tentara ini bakal mendukung proses politik dan hukum yang diperlukan untuk menegakkan keadilan serta demokrasi.
Sebelum bersurat ke MPR dan DPR, Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini telah menyampaikan delapan tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satu poin tuntutannya yaitu usulan pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden.
Adapun Istana telah menanggapi tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI tersebut. Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan Jenderal (Purn) Wiranto mengatakan, Prabowo telah memahami delapan tuntutan para pensiunan tentara tersebut.
Namun, kata dia, Prabowo tak bisa merespons tuntutan itu karena di luar kekuasaannya sebagai presiden. Hal itu, ujar Wiranto, karena Indonesia menganut sistem Trias Politika, yang memisahkan lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif.
Dalam keterangan sebelumnya, Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan Prabowo dan Gibran merupakan satu paket pasangan yang telah dipilih lewat Pilpres 2024. Dia berujar, Prabowo dan Gibran telah dilantik karena unggul dari dua pesaingnya, sehingga kemenangan tersebut sah secara konstitusional.
"Pada 20 Oktober 2024, atas keputusan tersebut kami mengadakan proses pelantikan. Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu 14 Februari 2024. Jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah," kata Muzani pada Jumat, 25 April 2025.
