TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigadir Jenderal Wahyu Yudhayana mengatakan pimpinan satuannya memberi peluang bagi putra dan putri korban ledakan amunisi kedaluwarsa di Garut, Jawa Barat, untuk dibimbing bila ingin bergabung sebagai prajurit matra angkatan darat. Adapun peristiwa ledakan amunisi itu menyebabkan sebanyak 13 orang meninggal.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Nanti jajaran Kodim Garut akan memberikan pendampingan, bimbingan, sehingga prosesnya dapat berjalan baik," ujar Wahyu saat dihubungi pada Rabu, 14 Mei 2025.
Selain memberi kesempatan bergabung dengan angkatan darat, dia mengatakan instansinya telah memberikan santunan kepada keluarga korban. Namun, dia tak menjelaskan detail bentuk dan besaran bantuan yang diberikan tersebut.
Dia juga mengatakan pemenuhan hak dari empat personel TNI yang menjadi korban telah diproses. Wahyu menyatakan, saat ini Pusat Peralatan TNI AD selaku induk satuan keempat prajurit itu sedang merampungkan proses penyelesaian hak-hak korban. "Sehingga nanti akan tersampaikan kepada seluruh keluarga korban," ucapnya.
Adapun kini tim investigasi masih menelusuri penyebab terjadinya ledakan amunisi kedaluwarsa milik TNI AD itu. Wahyu mengatakan, total sudah ada 46 saksi yang dimintai keterangan. "Dari masyarakat ada 21 orang dan dari unsur TNI 25 orang," katanya.
Dia mengatakan, saat ini tim investigasi tengah mencocokkan keterangan para saksi dengan temuan yang didapat di lapangan. Termasuk menganalisis sejumlah barang bukti yang sudah dikumpulkan.
Menurut dia, penelusuran penyebab ledakan amunisi kedaluwarsa ini memerlukan waktu. Sebab, kata dia, ada beberapa unsur yang harus diuji secara detail. "Kami memohon pengertian kepada semua pihak untuk memberikan kesempatan ke tim investigasi," ujar dia.
Ledakan ini terjadi saat prajurit TNI sedang melakukan pemusnahan amunisi yang tidak layak pakai di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Senin pagi, 12 Mei 2025. Lokasi pemusnahan di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang secara rutin digunakan untuk kegiatan serupa sesuai prosedur keamanan yang berlaku.
Sebanyak 13 orang meninggal akibat ledakan amunisi kedaluwarsa itu terdiri dari empat orang personel TNI dan sembilan lainnya dari warga sipil. Wahyu mengatakan, saat ini seluruh korban dari masyarakat sipil sudah bisa diidentifikasi. Kesembilan korban itu telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dilakukan proses pemakaman sejak Selasa, 13 Mei 2025.
