TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Donald Trump kembali mendapat sorotan tajam terkait dugaan praktik jual beli pengaruh dalam lingkup kebijakan politik. Kali ini, perhatian tertuju pada hadiah mewah berupa pesawat Boeing 747 senilai $400 juta, yang diterima Trump dari keluarga kerajaan Qatar. Pesawat yang disebut "istana di langit" tersebut menuai kritik karena dianggap sebagai bentuk suap yang melanggar konstitusi Amerika Serikat.
Elon Musk, yang kini menjadi deputi utama kebijakan domestik Trump, dianggap memperoleh posisi tersebut bukan hanya karena kemampuan, melainkan juga berkat kekayaan dan dukungan finansialnya dalam kampanye Trump.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Fenomena ini menjadi bagian dari pola yang lebih luas, di mana pejabat asing maupun individu kaya berupaya "membeli" akses ke presiden dengan berinvestasi dalam bisnis milik Trump. Para agen Secret Service yang bertugas menjaga keamanan presiden pun dipaksa menginap di hotel-hotel Trump dengan tarif mahal, bahkan setelah masa jabatan Trump berakhir.
Dilansir dari The Guardian, sebelum tur dunia anak-anak Trump yang membuat kesepakatan menguntungkan dengan berbagai pemerintah dan perusahaan asing. Hal ini termasuk pembangunan lapangan golf besar di Qatar, keluarga Trump juga meluncurkan mata uang kripto bernama $Trump, yang dianggap sebagai skema baru untuk menarik dana dari investor kaya.
Para investor besar dari luar negeri maupun domestik berlomba-lomba mendapatkan kesempatan bertemu langsung dengan Trump, yang menawarkan akses eksklusif kepada para penawar tertinggi, termasuk di klub-klubnya dan Gedung Putih. Sikap terbuka Trump terhadap praktik ini memperlihatkan bagaimana suara dan kebijakan politiknya "dijual" dengan bebas.
Media-media mainstream dan sistem politik AS sudah hampir kebal terhadap skandal seperti ini. Standar etika politik terus menurun, dan korupsi semakin merajalela tanpa ada tindakan tegas dari lembaga hukum. Mahkamah Agung AS juga mempersulit penegakan hukum anti-suap, sementara Kongres, yang mayoritas dikuasai Partai Republik, tampak enggan mengawasi tindakan presiden.
Hal yang paling mencolok dari "skandal" ini adalah sikap Trump yang dengan santai menerima hadiah mewah dari Qatar. Sementara itu, Konstitusi AS telah melarang pejabat pemerintah menerima hadiah dari "Raja, Pangeran, atau Negara asing mana pun," berdasarkan Pasal 1 Klausul Imbalan Asing.
Trump justru marah saat ditanya apakah ia akan menggunakan jet tersebut dalam kapasitas pribadi setelah ia meninggalkan jabatan presiden. "Anda seharusnya malu mengajukan pertanyaan itu," kata Trump kepada wartawan pada Senin, 12 Mei 2025.
"Saya tidak akan pernah menolak tawaran semacam itu. Saya bisa menjadi orang bodoh dan berkata, tidak, kami tidak menginginkan pesawat terbang gratis yang sangat mahal," tambahnya.
Adapun Trump tiba di Arab Saudi pada Selasa dalam perjalanan pertama tur Teluk. Ia juga akan mengunjungi Qatar dan Uni Emirat Arab.
Menurut rencana, pesawat mewah ini akan menjadi Air Force One selama masa jabatan Trump dan akan dialihkan ke perpustakaan presidennya setelah ia lengser. Namun, penerimaan hadiah dari pemerintah asing ini jelas melanggar konstitusi AS, khususnya klausul emolumen yang melarang pejabat federal menerima hadiah dari pihak luar negeri tanpa persetujuan Kongres.
Ketidakmampuan Kongres dan pengadilan untuk menindak Trump atas kasus ini semakin menegaskan lemahnya kontrol sistem demokrasi AS terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Publik pun diingatkan agar tidak lengah terhadap tindakan yang jelas-jelas merusak integritas kepemimpinan nasional.
Partai Demokrat, pakar hukum, dan sebagian anggota Partai Republik merasa khawatir bahwa rencana Trump menerima pesawat mewah secara cuma-cuma dari keluarga kerajaan Qatar bisa menimbulkan berbagai masalah terkait etika, hukum, keamanan, serta kontraintelijen. Kekhawatiran ini muncul karena hadiah tersebut berasal dari negara asing dan akan digunakan sebagai pesawat Air Force One yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi.
"Presiden mana pun yang menerima hadiah semacam ini, senilai US$ 400 juta, dari pemerintah asing menciptakan konflik kepentingan yang jelas," kata pernyataan empat anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat.
Dewi Rina Cahyani turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: 5 Poin Penting Lawatan Trump ke Timur-tengah
