TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat menyatakan belum dapat merespons ihwal kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mewajibkan siswa masuk sekolah pukul 06.00 WIB. Ia menyebut akan meminta petunjuk dari Tuhan sebelum berkomentar.
"Belum itu, nanti ya, mau salat istikharah dulu," ujar Atip saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, pada Selasa 3 Juni 2025. Atip tidak menjelaskan maksudnya lebih lanjut. Ia kemudian meninggalkan kawasan Senayan setelah mengucapkan sebaris kalimat tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kebijakan sekolah mulai pukul 06.00 pagi digulirkan oleh Dedi Mulyadi sebagai bagian dari upaya membangun kedisiplinan untuk kalangan pelajar. Dedi mengatakan penerapan jam belajar tersebut sudah pernah diterapkannya di Purwakarta saat menjabat bupati. “Tidak apa-apa mulai pukul 06.00, tapi belajarnya kan sampai Jumat," kata dia dikutip dari siaran pers Humas Jawa Barat, Jumat, 30 Mei 2025.
Rencana itu menuai kritik dari kelompok pemerhati pendidikan. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai kebijakan tersebut terlalu dipaksakan dan berpotensi membahayakan kesehatan fisik dan mental peserta didik.
“Saya tidak sependapat dengan rencana penerapan jam sekolah pukul 06.00 pagi. Itu terlalu dini untuk anak-anak,” kata Ubaid saat dihubungi, Sabtu, 31 Mei 2025.
Menurut Ubaid, anak-anak membutuhkan waktu yang cukup di pagi hari untuk mengisi energi dan mempersiapkan diri sebelum belajar. Dalam praktiknya, banyak siswa yang berangkat tanpa sarapan karena terburu-buru atau karena keluarga belum sempat menyiapkan makanan.
“Tanpa asupan nutrisi yang cukup, konsentrasi dan fokus belajar anak pasti terganggu. Ini bisa berdampak negatif terhadap suasana hati dan kemampuan belajar mereka sepanjang hari,” ujarnya.
Lebih dari itu, Ubaid menyoroti aspek keamanan yang belum menjadi perhatian dalam kebijakan ini. Ia menyebut anak-anak akan terpaksa berangkat dari rumah dalam kondisi gelap, terutama mereka yang tinggal di wilayah pedesaan atau pelosok dengan akses transportasi terbatas.
Ubaid menyatakan tidak menolak prinsip kedisiplinan dalam pendidikan, namun ia menekankan cara menerapkannya harus mempertimbangkan kebutuhan dasar anak. “Disiplin memang penting, tetapi memaksakan jam sekolah yang terlalu pagi bukanlah cara terbaik untuk mengajarkannya,” kata dia.
JPPI mendorong agar pemerintah daerah mengedepankan kajian ilmiah dan pendekatan berbasis hak anak sebelum membuat perubahan ekstrem dalam sistem pendidikan.
Dinda Shabrina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
