MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons keputusan MSCI Inc. yang tetap menempatkan Indonesia dalam kategori pasar negara berkembang (emerging market) dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis pada 18 Juni 2026 waktu setempat.
Dalam laporan tersebut, MSCI menurunkan penilaian Indonesia pada kriteria Information Flow atau arus informasi dari sebelumnya "+" menjadi "-" (positif menjadi negatif).
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Meski demikian, pemerintah menilai catatan tersebut tidak mengubah status Indonesia sebagai pasar negara berkembang dan justru menjadi pengingat untuk melanjutkan reformasi pasar modal. "Catatan MSCI justru menegaskan bahwa fundamental ekonomi dan akses pasar Indonesia tetap kuat," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat, 19 Juni 2026.
Airlangga mengatakan perhatian MSCI terutama tertuju pada aspek transparansi dan integritas pasar. Menurut dia, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menjalankan berbagai reformasi untuk menjawab isu tersebut, mulai dari penyesuaian ketentuan free float, peningkatan keterbukaan pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner), hingga pendalaman pasar keuangan.
Airlangga optimistis Indonesia tetap berada di jalur pasar negara berkembang dan pemerintah berkomitmen menuntaskan berbagai agenda reformasi untuk menjaga kepercayaan investor.
MSCI mencatat akses, ukuran, dan likuiditas pasar Indonesia masih memadai. Selain itu, lembaga tersebut tidak menyoroti isu pembatasan kepemilikan asing dalam tinjauan tahun ini. Adapun ruang perbaikan yang disoroti berkaitan dengan peningkatan transparansi struktur kepemilikan saham, penguatan integritas pembentukan harga, serta penyediaan informasi pasar dalam bahasa Inggris agar lebih mudah diakses investor global.
Secara keseluruhan, MSCI menyebut perbaikan aksesibilitas pasar di kelompok negara berkembang pada tahun ini lebih banyak dibandingkan penurunan penilaian. Indonesia dan Turki menjadi dua negara yang mengalami penyesuaian penilaian aksesibilitas pasar pada 2026. Namun, perubahan tersebut tidak memengaruhi status Indonesia sebagai pasar negara berkembang.
Keputusan resmi mengenai klasifikasi pasar akan diumumkan MSCI melalui Annual Market Classification Review pada 23 Juni 2026.
Airlangga mengatakan pemerintah bersama otoritas terkait terus memperkuat transparansi dan integritas pasar sebagai prioritas. Beberapa langkah yang telah dan sedang dijalankan antara lain peningkatan ketentuan free float minimum dari 7,5 persen menjadi 15 persen yang mulai berlaku efektif pada Maret 2026, penguatan transparansi pemilik manfaat akhir, keterbukaan data pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen, serta percepatan proses demutualisasi BEI.
Selain itu, pemerintah dan OJK juga mendorong pendalaman pasar melalui peningkatan batas investasi saham bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi hingga 20 persen dengan fokus pada saham-saham LQ45. Langkah lain mencakup penguatan penegakan aturan, perbaikan tata kelola emiten, serta peningkatan sinergi antarotoritas.
Menurut Airlangga, reformasi tersebut ditopang oleh kondisi makroekonomi yang tetap terjaga. Stabilitas nilai tukar, inflasi yang terkendali, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi faktor yang menopang kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
Di sektor eksternal, pemerintah bersama Bank Indonesia juga terus menjaga stabilitas melalui berbagai kebijakan, termasuk penyesuaian suku bunga acuan menjadi 5,75 persen pada Juni 2026, pendalaman pasar valuta asing, pengelolaan pembiayaan yang prudent, serta penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
Airlangga mengimbau pelaku pasar untuk menyikapi hasil tinjauan MSCI secara proporsional. Pemerintah, kata dia, akan terus berkoordinasi dengan MSCI dan komunitas investor global untuk memastikan agenda reformasi berjalan konsisten menjelang pengumuman klasifikasi pasar pada 23 Juni 2026 dan siklus peninjauan berikutnya.
