ALIANSI Perempuan Indonesia akan menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, pada besok, Kamis, 18 Juni 2026. Perwakilan aliansi, Mutiara Ika Pratiwi, mengatakan aksi ini akan diikuti sedikitnya oleh 90 organisasi perempuan yang tergabung dalam aliansi tersebut.
Menurut dia, sampai saat ini pihaknya masih terus mengkonsolidasikan massa. Namun Ketua Nasional Perempuan Mahardhika ini memprediksi demonstrasi kali ini akan diikuti oleh setidaknya lebih dari seratusan perempuan dari berbagai lapisan ekonomi dan latar belakang pekerjaan.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Ini menandakan bahwa aksi dari Aliansi Perempuan Indonesia adalah pertautan dari keresahan masyarakat terhadap krisis ekonomi dan politik yang dialami oleh negara,” kata Mutiara dalam Konferensi Pers Persiapan Aksi di Kantor LBH Jakarta, Jakarta Pusat, pada Rabu, 17 Juni 2026.
Agenda aksi akan dimulai dengan gerak jalan atau long march dari Kawasan Dukuh Atas Jakarta Pusat menuju depan Istana Negara di Jalan Merdeka. Dalam aksi tersebut, para peserta akan membawa sejumlah perkakas dapur dan mengenakan pakaian warna merah muda sebagai simbol bahwa rakyat semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup.
Dalam tuntutannya, Aliansi akan membawa tiga permintaan utama yang akan disuarakan. Ketiga poin itu, antara lain, mendesak Presiden Prabowo Subianto menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), menghentikan proyek makan bergizi gratis (MBG), dan membuka lapangan pekerjaan.
Mutiara menjelaskan, demonstrasi yang mayoritas akan diikuti oleh perempuan dari kalangan buruh ini merupakan akumulasi dari rasa frustasi para perempuan yang terdampak akibat berbagai kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, termasuk dua di antaranya kenaikan harga BBM dan proyek MBG.
Menurut Mutiara, dua kebijakan tersebut telah menimbulkan efek domino yang menyengsarakan masyarakat. Di mana kenaikan harga BBM telah membuat harga bahan-bahan pokok melambung tinggi. Hal itu kemudian secara tidak langsung telah mencekik kehidupan perempuan, khususnya para buruh yang bekerja dengan upah murah dan jam kerja yang panjang.
Tak hanya itu, kebijakan tersebut dinilai telah menekan masyarakat kalangan menengah, yang cukup banyak menjadi pemberi kerja bagi pekerja rumah tangga (PRT). “Itu membuat kami para perempuan yang bekerja sebagai PRT banyak yang kena PHK karena beban tanggungan mereka juga meningkat sehingga tidak mampu mempekerjakan PRT lagi,” kata Mutiara.
Di samping itu, massa perempuan akan menagih janji Prabowo yang menyebut akan membereskan masalah perburuhan. Sebab, menurut Mutiara, hingga saat ini pembuktian atas janji tersebut masih nihil. Pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kesejahteraan Buruh, misalnya, sampai hari ini belum melakukan pergerakan yang berarti. Janji untuk menghapus tenaga kerja outsourcing dan memberi bantuan sosial kepada buruh juga menguap.
“Prabowo tidak menggunakan sumber daya yang sangat besar untuk kemudian menjamin hak-hak buruh dan menjamin jaminan kesejahteraan sosial kami,” kata Mutiara. Ironisnya, ia berujar, sumber daya yang besar itu justru digelontorkan untuk program-program populis yang menopang kepentingan para elite politik, seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
Aliansi Perempuan Indonesia pun mengajak masyarakat umum yang memiliki keresahan yang sama untuk bergabung ke dalam aksi. Mereka berharap pemerintah bisa merespons aspirasi-aspirasi mereka dengan serius dan terbuka. “Kami juga berharap tidak ada penghadangan dari aparat sebagaimana yang terjadi para aksi mahasiswa sebelumnya,” kata Mutiara.
