TEMPO.CO, Jakarta - PT PP (Persero) Tbk menyampaikan progres pembangunan rumah susun (rusun) untuk aparatur sipil negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan, telah mencapai 98,14 persen. Proyek senilai Rp 1,87 triliun itu mulai dibangun sejak 25 Agustus 2025.
Corporate Secretary PT PP Joko Raharjo menyatakan, perseroan berkomitmen menghadirkan solusi konstruksi yang inovatif dan berkelanjutan. “Kami bangga dapat menjadi bagian dari pembangunan IKN dengan menghadirkan proyek hunian yang berkualitas dan berkelanjutan bagi para ASN. Dengan berbagai inovasi yang diterapkan, kami yakin proyek ini akan menjadi contoh pembangunan rumah susun modern yang efisien dan ramah lingkungan,” ujar Joko dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, dikutip Selasa, 20 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Joko menjelaskan, proyek ini bertujuan menyediakan hunian yang nyaman dan layak bagi ASN, TNI, dan Polri yang akan bertugas di IKN. Proyek tersebut juga dinilai sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang perumahan di kawasan IKN.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait turut meninjau proyek rusun ASN pada Sabtu, 17 Mei 2025. Ia mengapresiasi kualitas pembangunan yang dilakukan PT PP. “PTPP memiliki tim yang profesional serta bekerja sesuai dengan standar kualitas dan target,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyampaikan pemerintah akan menyaring ulang ASN yang akan dipindahkan ke IKN pada 2026. Ia mengatakan penundaan pemindahan ASN berkaitan dengan perubahan struktur kementerian dan lembaga di pemerintahan Prabowo Subianto. “Ada dinamika baru. Proses ini membutuhkan penyesuaian struktur organisasi di kementerian dan lembaga. Tahun 2026 kami akan melakukan penapisan ulang agar proses pemindahan ini selaras dengan prioritas nasional,” kata Rini dalam rapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 22 April 2025.
Rini menambahkan bahwa hingga kini Presiden Prabowo Subianto belum memberikan arahan terkait rencana pemindahan ASN. Padahal, sebelumnya pemerintah menargetkan pemindahan kementerian dan lembaga dimulai Oktober 2024. “Kami belum mendapatkan arahan dari Bapak Presiden, mengingat juga Perpres mengenai pemindahan sampai hari ini juga belum ditandatangani Presiden,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penundaan pemindahan ASN disebabkan dinamika politik dan pemerintahan pada masa transisi kekuasaan. Kementeriannya juga telah menyurati kementerian dan lembaga terkait penjadwalan ulang pemindahan tersebut. “Mengingat terjadinya penataan organisasi tata kerja sebagian kementerian dan lembaga pada Kabinet Merah Putih. Dan kementerian dan lembaga tersebut sedang pada tahap konsolidasi internal,” kata Rini.
