BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyiapkan antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat dampak fenomena El Nino tahun ini.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan El Nino 2026 telah aktif dan diprediksi berpotensi mencapai level sangat kuat. Kondisi tersebut diprediksi memicu musim kemarau yang lebih kering dan berdurasi lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia, sehingga meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Faisal pun memaparkan langkah mitigasi dan kesiapsiagaan nasional dampak El Nino dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.
“El Nino itu terjadi ketika suhu di permukaan laut, tepatnya di tengah Samudra Pasifik, naik lebih tinggi dari 0,5 derajat Celsius. Jika sudah melewati batas itu, kita mengatakan sudah masuk dalam kondisi El Nino aktif. Nah, untuk saat ini kondisinya sudah masuk ke El Nino Kuat. Jadi kita perlu mengantisipasinya,” kata Faisal dalam keterangan resminya di situs web BMKG.
Faisal menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan BMKG, Indian Ocean Dipole (IOD) masih berada pada fase netral dan diprediksi berkembang menuju fase positif pada periode September hingga Desember 2026. BMKG juga memprakirakan puncak musim kemarau 2026 umumnya terjadi pada Agustus sebesar 48,84 persen, kemudian berlanjut pada September sebesar 25,41 persen.
Ia menjelaskan terdapat dua fokus utama dalam menghadapi musim kemarau yang dipengaruhi El Nino tahun ini. “Pertama, terkait dengan ketersediaan air melalui pengisian waduk-waduk dengan metode modifikasi cuaca dan lain sebagainya. Kedua, untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pembasahan pada lahan-lahan yang rentan atau sudah terbakar,” ujar Faisal.
Menurut Faisal, risiko kebakaran hutan dan lahan diperkirakan mulai meningkat sejak Juli dan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026. Wilayah dengan tingkat risiko tinggi diprediksi meluas, terutama di Sumatera dan Kalimantan. BMKG mengidentifikasi lima provinsi prioritas yang memerlukan intensifikasi pemantauan dan pengawasan, yaitu Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Lebih lanjut, kata Faisal, upaya mitigasi oleh pemerintah tidak hanya berfokus pada kekeringan dan karhutla, tetapi juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah pada akhir tahun.
“Jadi, tidak hanya terkait dengan kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga bencana-bencana hidrometeorologi basah. Ini sekaligus sebagai persiapan kita untuk menghadapi akhir tahun nanti ketika hujan kembali datang, di mana akan ada ancaman bencana hidrometeorologi basah seperti siklon tropis dan sebagainya.”
Salah satu mitigasi adalah memperkuat pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC). Faisal menuturkan pelaksanaan OMC dilakukan secara berbasis data dengan memanfaatkan informasi meteorologi, kondisi tinggi muka air tanah pada kawasan gambut, serta pemantauan titik panas (hotspot).
“Kita menjaga agar permukaan air tetap pada kondisi normalnya sehingga gambut tetap jenuh basah dan tidak mudah terbakar,” jelasnya.
Selain mendukung pengendalian karhutla, operasi modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air pada waduk-waduk strategis. Salah satunya dilakukan di kawasan Danau Toba. Tujuannya menjaga tinggi muka air yang dimanfaatkan untuk kebutuhan irigasi, penyediaan air bersih, serta operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
Dalam rapat tersebut, BMKG juga menyampaikan sejumlah rekomendasi antisipasi dampak El Nino pada berbagai sektor. Pada sektor pengelolaan lahan, misalnya, BMKG mendorong penguatan pemantauan hotspot, patroli terpadu, pembasahan lahan gambut, pembangunan sekat kanal, serta penegakan hukum terhadap pembakaran lahan.
Di sektor kesehatan, BMKG merekomendasikan peningkatan pemantauan kualitas udara, penguatan sistem prediksi dan peringatan dini berbasis konsentrasi PM2.5, penguatan kapasitas fasilitas kesehatan, serta pemantauan peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Sementara itu, pada sektor pangan dan pertanian, BMKG mendorong percepatan waktu tanam sebelum periode defisit air mencapai puncaknya, penggunaan varietas tanaman berumur genjah, prioritas distribusi air pada fase kritis pertumbuhan tanaman, serta pembatasan ekspansi pertanian di wilayah yang sangat rentan terhadap kekeringan.
Di sektor ekonomi, BMKG merekomendasikan penguatan langkah antisipasi inflasi pangan melalui pemanfaatan informasi prediksi musim dalam perencanaan ekonomi, penguatan sistem pemantauan harga dan produksi, serta peningkatan koordinasi kebijakan ekonomi dan ketahanan pangan.
Adapun pada sektor energi, BMKG mendorong pengelolaan waduk yang mengacu pada informasi prediksi cuaca dan iklim agar ketersediaan air dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kebutuhan pembangkit listrik, irigasi pertanian, dan konsumsi masyarakat. Faisal mengatakan, diversifikasi sumber energi melalui optimalisasi PLTG, PLTU, serta pemanfaatan energi surya dan angin juga menjadi bagian dari strategi adaptasi menghadapi musim kemarau dan El Nino.
