TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Dia meminta tidak perlu memikirkan ada atau tidaknya reshuffle.
Bahlil menyampaikan itu untuk merespons kabar dirinya akan direshuffle oleh Prabowo Subianto. "Kita itu jangan berpikir bertindak melewati batas kewenangan. Kewenangan semua itu ada hak prerogatif presiden," kata Ketua Umum Partai Golkar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pada kesempatan lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak banyak bicara ketika ditanya isu reshuffle kabinet. Dia mengatakan tidak paham. "Belum paham," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025.
Berita berjudul 'Manuver Menteri Jokowi menghindari Reshuffle Kabinet' yang tayang di Majalah Tempo Edisi 11 Mei 2025 melaporkan Presiden Prabowo Subianto selalu memantau kegiatan menterinya. Salah satu yang disorot yaitu Menteri ESDM Bahlil. Bahlil disorot karena melarang penjualan gas elpiji 3 kilogram di tingkat pengecer pada awal Februari 2025.
Kasak-kusuk Bahlil akan digeser ke kementerian lain senter terdengar di internal Golkar. Bahlil dikabarkan mungkin akan menjadi menteri koordinator perekonomian.
Adapun Menteri lain yang kabarnya ingin diganti yaitu Airlangga. Awalnya Airlangga masuk daftar menteri yang ingin dicopot. Namun, Airlangga yang menjadi ketua delegasi Indonesia untuk berdiskusi dengan AS saat perang tarif dianggap berkontribusi dalam negosiasi dagang.
Tempo sudah mencoba menghubungi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengenai hal ini. Namun, dia belum merespons. Prasetyo sebelumnya membantah akan ada reshuffle kabinet Merah. "Enggak ada. Reshuffle itu reshuffle Pak Bahlil di kepengurusan Partai Golkar. Sama sekali enggak ada," kata dia kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 17 April 2025.
