TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Adies Kadir menegaskan partainya mendukung usulan gelar pahlawan nasional untuk mantan Presiden Soeharto. Adies menyatakan bahwa sikap Golkar sudah jelas, yakni mendorong pemberian gelar pahlawan bagi mendiang sang jenderal besar itu.
“Kami berharap agar supaya bisa segera pemerintah memberikan gelar itu, pahlawan nasional terhadap beliau,” ucap Adies di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa, 27 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Adies, kepemimpinan Soeharto selama 32 ia menjabat banyak membawa perubahan. Ia menyebutkan Monumen Nasional atau Monas sebagai contohnya. Wakil Ketua DPR itu menilai Monas berkembang saat kepemimpinan Soeharto pada 1986 hingga 1998.
Adies mengatakan, setiap presiden pasti memiliki kelebihan dan ada kekurangan. “Terlepas dari segala kekurangan dan kelebihan, kalau memang presiden-presiden itu punya jasa, ya kita berilah gelar pahlawan nasional,” kata Adies Kadir.
Usulan pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto sebelumnya muncul pada periode kedua pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo. Usulan ini menguat setelah Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) menghapus nama Soeharto dalam Ketetapan (Tap) MPR Nomor 11 Tahun 1998 pada 23 September 2024.
Tap MPR yang berisi pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme bagi pejabat atau keluarga dan kroninya, termasuk Soeharto, merupakan amanat gerakan reformasi pada 1998 atau saat pemerintahan Orde Baru runtuh. Beberapa pekan setelah pencabutan Tap MPR, Bambang Sadono Center mengusulkan nama Soeharto sebagai calon pahlawan nasional kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Kepala Dinas Sosial Pemprov Jawa Tengah Imam Maskur menuturkan pengusul nama Soeharto adalah Bambang Sadono Center. Ia menyebut, usulan disampaikan pada Oktober 2024.
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Mira Riyati Kurniasih mengatakan, instansinya menerima sepuluh usulan calon penerima gelar pahlawan nasional yang salah satunya adalah Soeharto.
Adapun, Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru bicara Presiden Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah tak mempermasalahkan usulan gelar pahlawan untuk Soeharto. Menurut dia, mantan Presiden itu sudah sewajarnya diberikan penghormatan dari bangsa dan negara. "Jangan selalu melihat kurangnya, kita lihat prestasinya," kata politikus Partai Gerindra itu, Senin, 21 April 2025.
Prasetyo menilai, persoalan korupsi yang diduga dilakukan Soeharto, sebagai manusia, tidak ada pemimpin yang sempurna. Tapi, kata dia, penekanan masalahnya pada bagaimana Soeharto dinilai kurang. "Semangatnya kita harus terus menghargai, memberikan penghormatan, apalagi kepada para presiden kita," ujar Prasetyo.
Usulan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional mendapat tentangan dari koalisi masyarakat sipil. Mereka menilai Soeharto tak layak diberi gelar pahlawan lantaran catatan pelanggaran HAM yang dilakukan di era Orde Baru. Kelompok yang menamakan diri Koalisi Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto mengingatkan bahwa hingga saat ini tidak ada satu pun kasus pelanggaran HAM berat itu dibawa ke pengadilan.
Andi Adam F. berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
