TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan para WNI yang menetap di ibu kota Libya, Tripoli, dalam keadaan aman dan tidak terdampak bentrokan bersenjata yang terjadi di sana.
Menurut Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha, KBRI Tripoli terus memonitor dari dekat situasi keamanan dan kondisi WNI di Libya pascabentrokan pada 12 Mei tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Tidak ada WNI yang menjadi korban dan saat ini para WNI dalam keadaan aman dan tenang,” kata Judha dalam pernyataan singkatnya diterima di Jakarta, Rabu 14 Mei 2025 seperti dilansir Antara.
Kemlu RI dan KBRI Tripoli telah menjalin komunikasi dengan WNI yang menetap di Tripoli, dan para WNI diimbau supaya meningkatkan kewaspadaan, memonitor situasi keamanan dari otoritas setempat, dan terus berkomunikasi dengan KBRI.
Menurut Direktur PWNI, terdapat 535 WNI berada di Libya dan 302 orang di antaranya menetap di Tripoli. Mayoritas WNI tersebut adalah pekerja migran baik profesional ataupun yang aktif di sektor domestik, dan ada pula mahasiswa dan WNI yang menikah dengan warga setempat, kata Judha.
Dalam situasi darurat, WNI di Libya dapat segera menghubungi hotline KBRI Tripoli di nomor +218-94-481-5608, tutur Direktur PWNI Kemlu.
“WNI yang memiliki rencana perjalanan ke Libya juga diimbau menunda perjalanannya hingga situasi kembali aman dan stabil,” Judha menambahkan.
Bentrokan bersenjata dilaporkan terjadi pada awal pekan ini di sejumlah wilayah di selatan Tripoli, Libya. Kepala keamanan Dewan Kepresidenan Libya Abdel Ghani Al-Kikli dilaporkan tewas di tengah konflik tersebut.
Otoritas pertahanan Pemerintahan Persatuan Nasional (GNU) Libya pada Selasa menyatakan bahwa operasi militer di Tripoli telah rampung. Sementara, menurut dinas kedaruratan setempat, bentrokan tersebut menyebabkan enam orang tewas.
Sejak penggulingan pemimpin Libya Muammar Gaddafi pada 2011, Libya tidak lagi menjadi negara yang bersatu akibat munculnya pemerintahan tandingan. Terlebih, saat ini masih terjadi kebuntuan antara GNU di Tripoli versus Pemerintahan Stabilitas Nasional (GNS) yang berpusat di Tobruk dan "dibekingi" Marsekal Khalifa Haftar.
