KEPALA Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut pelaku begal merasa takut dengan tentara. Kata Maruli, pelaku begal enggan beraksi ketika melihat prajurit TNI.
Dia menyampaikan ini merespons kritik perihal keterlibatan TNI dalam menangani aksi begal. “Siapa yang mengurus begal? Enggak ada yang mengurus begal. Begal itu jadi takut karena ada tentara, gitu lho. Bukan ngurus-ngurusin. Ada tentaranya di tempat situ. Ada begal melihat tentara, enggak jadi (beraksi). Seperti itu,” ucap Maruli di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 10 Juni 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Keterlibatan TNI dalam ruang sipil semakin meluas. Setelah mengurus pertanian, hutan, hingga perkebunan sawit, penugasan militer Indonesia kini mencakup menangkap begal dan mengelola sampah.
Menyoal keterlibatan militer dalam mengurusi pertanian hingga sampah, Maruli menyatakan institusinya itu mengerjakan hal-hal yang tak bisa terjangkau kementerian. Eks Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) ini berujar, prajurit TNI ditugaskan menggarap pekerjaan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar alias 3T. Menurut Maruli, kementerian-kementerian memerlukan biaya besar jika harus pergi ke wilayah 3T itu untuk menyelesaikan programnya.
“Misalnya daerah 3T di pulau-pulau, ya. Karena nilai proyeknya enggak besar, tapi pekerjaannya perlu transportasi yang luar biasa,” kata Maruli.
Ia menegaskan, TNI baru akan terlibat jika kementerian kesulitan mengerjakan pekerjaan tersebut. “Karena nilai proyek misalnya Rp 200 juta, pekerjaannya di Pulau Nias, gitu. Mungkin sulit mencari apa yang mendapatkan proyeknya, ya, coba kita bantu. Jadi, bukannya proyek itu diambil duluan baru kami milih, enggak. Yang tidak bisa dilakukan, baru kita lakukan,” kata Maruli.
Keterlibatan tentara dalam memburu begal pertama kali diumumkan pada 22 Mei 2026 dalam konferensi pers bersama Kepolisian Daerah Metro Jaya. Keikutsertaan lembaga militer ini dilakukan seiring dengan meningkatnya tren kriminalitas jalanan.
Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI Brigadir Jenderal Muhammad Nas meminta publik tidak langsung menyimpulkan keterlibatan prajurit dalam menangani aksi begal sebagai bagian dari militerisme.
Nas menilai fenomena banyak aksi begal saat ini telah meresahkan masyarakat, sehingga aparat militer perlu untuk dikerahkan. Ia menyebut keterlibatan tentara dalam memburu pelaku kejahatan jalanan seperti begal merupakan bentuk perbantuan TNI kepada aparat kepolisian.
Di sisi lain, keterlibatan TNI AD dalam pengelolaan sampah mencuat pada 4 Juni 2026, ketika matra TNI ini menggelar rapat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. TNI AD disebut bakal mendukung pemerintah daerah melalui pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar.
