MENTERI Koperasi Ferry Juliantono mempertanyakan elemen mahasiswa yang menolak program Koperasi Desa Merah Putih. Dia menduga mahasiswa yang menolak program Kopdes tersebut justru anti terhadap amanat konstitusi.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Koperasi desa ini kan amanatnya undang-undang. Kalau mahasiswanya anti Pasal 33 (UUD 1945), mahasiswa dari negara mana itu," ujar dia di kompleks DPR, Jakarta, pada Rabu, 17 Juni 2026.
Dia mengatakan program Koperasi Merah Putih bertujuan untuk menggerakkan ekonomi produktif dengan rakyat sebagai pelaku. Rakyat, ujar dia, membutuhkan badan usaha agar perekonomian nasional bisa bangkit.
Dia berujar program semacam ini baru pertama kali dilakukan. Karena itu, Ferry mengatakan program Koperasi Merah Putih ini tidak mudah untuk dilaksanakan. Termasuk dalam membangun infrastruktur, pembuatan badan hukum, hingga operasionalisasinya.
"Jangan pesimistis. Masa mahasiswa tidak mendukung rakyat. Mahasiswa mana itu?" ucap Ferry.
Adapun program Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu poin tuntutan demonstrasi mahasiswa di beberapa daerah. Salah satunya aliansi mahasiswa yang berunjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta pada Juni, 12 Juni 2026.
Mereka membawa setidaknya lima tuntutan untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk penghentian program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih.
Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan mengatakan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia saat ini sedang buruk. Contohnya, jarga beras naik, lapangan kerja menyempit, hingga rakyat kesulitan membayar pajak. "Apa yang dilakukan pemerintah? Sibuk memoles citra sambil membagi proyek kepada kroni," ucap dia.
Ia menilai ekonomi saat ini hanya tumbuh di atas kertas. Sementera di meja makan rakyat, kondisinya tetap sulit. Athof menegaskan aksi hari ini bukan soal perbedaan politik, tetapi soal siapa yang benar-benar dirugikan, yaitu rakyat.
"Kami memandang memberi kesempatan dan waktu sudah terlalu lama kita coba. Karena kritik lewat data juga sudah disampaikan dan selalu diabaikan. Lebih-lebih karena pemerintah memilih mengelak alih-alih bertanggung jawab," kata Athof.
