TEMPO.CO, Jakarta - Warga pesisir utara Banten korban proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 mencari keadilan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu, 21 Mei 2025. Mereka menyuarakan aspirasinya di hadapan Badan Aspirasi Masyarakat DPR.
Amrin Fasa, nelayan dari Kabupaten Serang, mengatakan proyek PIK 2 mengganggu ketentraman, kenyamanan, dan keamanan masyarakat pesisir utara Banten. Terlebih, proyek itu pernah masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) di era pemerintahan Presiden Jokowi. “Atas nama PSN, mereka merampas tanah-tanah rakyat, menguruk aset publik seperti sungai, memagari, mengkavling laut, sampai menimbulkan korban jiwa. Belum lagi, ada ancaman kriminalisasi,” tutur Amrin.
Salah satu korban proyek PIK 2 adalah keluarga Eva Bidayatul Faroh, warga Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Ia bercerita, persawahan seluas kurang lebih satu hektare milik ibunya tidak bisa digarap lantaran sumber pengairan dari sungai diurug pengembang PIK 2.
Keluarganya mengalami gagal panen dan kehilangan pendapatan sekitar Rp 30 juta hingga Rp 40 juta. Padahal, sawah menjadi tumpuan utama keluarga. “Kami hidup, bisa bersekolah, dari pertanian. Tapi sumber penghidupan kami dimatikan,” tutur perempuan berusia 30 tahun yang berprofesi sebagai guru honorer Madrasah Ibtidaiyah (MI) itu. “Saya minta tolong beri keadilan untuk kami rakyat kecil.”
Pasalnya, kegagalan panen itu tidak hanya berdampak pada kehidupan sehari-hari. Eva berujar, kehilangan pendapatan hingga Rp 40 juta itu membuat adiknya tidak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. “Ibu saya menangis, menyesal, minta maaf ke adik saya karena tidak bisa kuliah,” ucapnya.
Tak cuma itu, Eva mengatakan proyek tersebut membuat ibunya trauma. Ia bercerita, sang ibu menangis hingga jatuh sakit setelah ada pengurukan sungai itu. “Sampai sekarang, ibu saya menangis kalau lihat proyek itu. Enggak ikhlas,” tuturnya.
Eva berharap proyek PIK 2 dihentikan. Ia juga menuntut ganti rugi dan pemulihan lahan pertanian warga. “Jangan ada lagi penimbunan sungai, segala macam,” ucapnya.
Ketua BAM DPR Netty Prasetiyani menyatakan akan mengkaji dan menelaah persoalan yang dialami masyarakat pesisir utara Banten. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta waktu untuk mengirim surat ke Pimpinan DPR RI dan meminta solusi atas dampak yang timbul dari proyek PIK 2. “Insyaallah jangan meragukan. Kami punya komitmen untuk meneruskan masalah ini ke pemimpinan,” ujar Netty. Ia juga meminta masyarakat tidak lelah memperjuangkann hak-haknya. “Perjuangan ini harus panjang umur.”
Adapun Anggota BAM RI dari Fraksi Partai Gerindra Kawendra Lukistian berjanji memperjuangkan keadilan bagi masyarakat pesisir utara Banten. “Karena Pak Prabowo bilang, pembangunan tidak bisa mengesampingkan keadilan,” ujarnya. Dia juga berjanji akan mengupayakan pemberian beasiswa pendidikan untuk adik Eva.
Pilihan editor: Jika Tenaga Kerja Outsourcing Dihapus. Apa Risikonya?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
