INFO TEMPO - Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mendorong penguatan sistem perdagangan berbasis aturan untuk memperluas peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam perdagangan internasional. Menurutnya, sistem perdagangan yang prediktabel, adil, dan inklusif menjadi fondasi bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar.
Hal tersebut disampaikan Mendag Budi Santoso dalam Pertemuan Para Menteri Perdagangan BRICS atau BRICS Trade Ministers' Meeting (TMM) di Jaipur, India, Jumat, 7 Agustus 2026 lalu. Pertemuan tersebut mengangkat tema “Securing the Future: Fostering BRICS Cooperation for A Mutually Beneficial International Trade”.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, UMKM masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi salah satu tantangan yang paling mendasar,” ujar Mendag Budi Santoso.
Untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di negara berkembang, Indonesia mendorong tiga langkah utama, yakni peningkatan literasi pembiayaan bagi UMKM, perluasan inklusi pembiayaan digital, serta diversifikasi program pembiayaan yang adaptif dan fleksibel.
Indonesia juga menekankan pentingnya membangun rantai nilai global yang lebih tangguh dengan memperkuat kapasitas dari dalam negeri. Penguatan tersebut didorong melalui empat bidang utama, yaitu konektivitas, fasilitasi perdagangan, peningkatan kapasitas domestik, serta kebijakan perdagangan dan investasi yang kondusif.
Pada aspek konektivitas, Indonesia mendorong pembangunan infrastruktur transportasi, logistik, dan digital yang efisien agar pelaku usaha semakin mudah terhubung dengan pasar regional maupun global.
Dari sisi fasilitasi perdagangan, Indonesia mendorong penyederhanaan prosedur agar proses perdagangan menjadi lebih cepat dan dapat diprediksi. Upaya tersebut diharapkan mampu menekan biaya perdagangan sekaligus meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam jaringan produksi global.
“Untuk meningkatkan fasilitasi perdagangan, Indonesia telah mengembangkan sistem otomatisasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA). Sistem tersebut memungkinkan eksportir memanfaatkan tarif preferensi berdasarkan berbagai perjanjian perdagangan Indonesia secara otomatis, sehingga produk Indonesia dapat bersaing lebih efektif di pasar internasional,” kata Mendag Budi Santoso.
Penguatan kapasitas domestik juga menjadi perhatian melalui investasi pada pengembangan keterampilan, inovasi, dan dunia usaha. Langkah tersebut diharapkan meningkatkan kemampuan perusahaan dan tenaga kerja dalam menghasilkan produk serta layanan dengan nilai tambah yang lebih tinggi.
Sementara itu, Indonesia mendorong terciptanya kebijakan perdagangan dan investasi yang kondusif melalui perluasan perjanjian perdagangan dan akses pasar. Kebijakan tersebut dinilai dapat memperdalam integrasi negara berkembang dalam jaringan produksi regional dan global sekaligus meningkatkan daya tarik investasi asing.
“Indonesia meyakini, kemajuan di keempat bidang tersebut akan membantu negara-negara berkembang membangun rantai nilai global yang tangguh, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan,” ujar Mendag Budi Santoso.
Mendag Budi Santoso juga menyoroti meningkatnya peran teknologi baru dalam jaringan produksi global, sektor jasa, dan penciptaan nilai. Menurutnya, kecerdasan artifisial (AI) dan cloud computing kini semakin berperan dalam mendorong inovasi dan menciptakan nilai ekonomi.
Untuk mendukung perkembangan tersebut, Indonesia memandang kerja sama BRICS dalam mendorong interoperabilitas dan pengaturan saling pengakuan atau mutual recognition arrangements (MRA) sebagai langkah penting untuk membangun kepercayaan serta meningkatkan partisipasi pelaku usaha di berbagai pasar. Penerapannya tetap perlu diselaraskan dengan hukum nasional dan kerangka regulasi masing-masing negara.
Bangun Kembali Kepercayaan terhadap WTO
Dalam pertemuan tersebut, Mendag Budi Santoso turut menyoroti tantangan yang dihadapi sistem perdagangan multilateral. Menurutnya, kepercayaan terhadap kemampuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam menjalankan perannya secara efektif terus menghadapi tekanan, sementara perbedaan pandangan antarnegara menjadi salah satu hambatan dalam membangun konsensus.
“Membangun kembali kepercayaan terhadap WTO harus menjadi prioritas kita bersama. Upaya tersebut perlu difokuskan pada sejumlah isu utama, antara lain, penguatan fungsi perundingan, agenda pembangunan, serta terciptanya persaingan usaha yang adil (level playing field),” kata Mendag Budi Santoso.
Ia menegaskan agenda pembangunan harus tetap menjadi bagian inti dari agenda WTO. Isu Special and Differential Treatment (S&DT), ruang kebijakan atau policy space, serta dukungan terhadap transformasi dan diversifikasi ekonomi negara berkembang dinilai perlu terus mendapat perhatian.
Indonesia juga mendukung penerapan mekanisme S&DT yang lebih terarah dan berbasis bukti serta disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pembangunan masing-masing negara.
Mendag Budi Santoso turut menyoroti meningkatnya penggunaan kebijakan tarif dan perubahan aturan perdagangan yang dinilai tidak sejalan dengan semangat multilateralisme. Menurutnya, keseimbangan antara ruang kebijakan nasional dan disiplin aturan perdagangan global perlu dijaga agar sistem WTO tetap mampu memberikan stabilitas dan prediktabilitas bagi pelaku usaha.
“Sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan tidak hanya mengatur hak dan kewajiban setiap anggota. Sistem ini harus mampu menciptakan peluang, membangun kepercayaan, serta memastikan seluruh pelaku usaha, termasuk UMKM, memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari perdagangan global,” tutup Mendag Budi Santoso.(*)
