TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyarankan pengemudi ojek online atau ojol beralih ke platform yang memotong tarif rendah. Menanggapi hal tersebut, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati menilai Maman tidak mengerti persoalan.
“Itu bukanlah solusi. Menteri UMKM tidak paham persoalan yang terjadi pada pekerja platform,” kata Lily melalui keterangan tertulis, Sabtu, 24 Mei 2025.
Menurut Lily, selama ini perusahaan penyedia layanan aplikasi atau aplikator memotong tarif secara sewenang-wenang. Bahkan, melebihi aturan Menteri Perhubungan yang menetapkan potongan tarif maksimal 20 persen. “Potongan yang mencekik itu karena tidak ada pengawasan dan sanksi dari pemerintah,” ujar Lily.
Alih-alih setuju dengan usulan Menteri Maman, Lily mendesak pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan untuk bertindak tegas dan memenuhi hak-hak pekerja angkutan online. Sebelumnya, Lily juga menyatakan tuntutan terkait dengan perubahan status driver ojol dari mitra menjadi pekerja tetap. “Kami menuntut upah satuan waktu yaitu yang disebut upah minimum. Jadi, kami dihargai saat waktu tunggu, saat istirahat, mendapat cuti haid-melahirkan,” kata Lily melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo, Senin,19 Mei 2025.
Sebelumnya, Presiden Gojek Indonesia Catherine Hindra Sutjahyo mengklaim Gojek mengikuti aturan pemerintah terkait dengan pemberlakuan tarif. Gojek juga menggunakan formula 80:20 di setiap perjalanan, yakni 80 persen masuk kantong pengemudi ojol dan 20 persen masuk Gojek sebagai potongan tarif untuk aplikator. “Potongan komisi itu sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan, yang 15+5,” kata Catherine dalam forum pertemuan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Jakarta Pusat, Senin, 19 Mei 2025.
Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza R Munusamy menyampaikan hal senada. Ia mengklaim Grab selalu mematuhi regulasi dan tidak pernah memotong tarif ojol melebihi 20 persen. Ia juga menjelaskan bahwa komisi 20 persen itu digunakan untuk pengembangan teknologi. Selain itu, untuk keselamatan melalui pembiayaan asuransi bagi mitra pengemudi maupun penumpang. Penggunaan lainnya, yaitu untuk program bantuan operasional bagi pengemudi ojol. “Misalnya, ganti oli, tamban ban. Untuk meringankan mitra pengemudi sehari-hari,” ucapnya.
Akan tetapi, potongan tarif itu dinilai memberatkan. Asosiasi pengemudi ojol pun berdemonstasi—dan salah satunya menuntut potongan tarif turun menjadi maksimal 10 persen—pada Selasa, 20 Mei 2025. “Kami berhitung dari kerugian-kerugian sejauh ini,” kata Igun saat ditemui usai rapat dengar pendapat umum dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 21 Mei 2025.
Asosiasi driver ojol memilih angka 10 persen setelah membandingkan dengan potongan tarif di negara lain, seperti Malaysia yang hanya 6 persen. Menurut dia, tidak ada negara yang menetapkan aturan potongan tarif lebih dari 10 persen. “Kami masih memberikan kesempatan kepada mereka (aplikator) untuk mendapatkan keuntungan,” ujar dia.
Di tengah polemik itu, Menteri Maman kemudian menyarankan driver ojol memilih platform yang menerapkan potongan tarif terendah. Maman menilai langkah itu bisa menjadi solusi di tengah polemik soal tarif yang dikeluhkan ojol selama ini. Menurut Maman, berdasarkan hasil pembicaraan dengan sejumlah aplikator besar, terdapat skema bagi hasil yang berbeda-beda. Ia berujar, ada aplikator yang menawarkan potongan tarif sekitar 10,54 persen.
"Jadi saya pikir disederhanakan kayak begitu saja karena begini, saya ingin kita jangan sampai kita terjebak pada hal-hal yang menurut kita akhirnya memperumit dan mempersulit diri kita sendiri," kata Maman, Rabu, 21 Mei 2025, dikutip dari Antara.
Pilihan Editor: Kemitraan Ojek Online yang Eksploitatif
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
