TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan rapat koordinasi terbatas (rakortas) neraca komoditas Kementerian Koordinator Bidang Pangan belum membahas rencana ekspor beras. “Sampai sekarang belum ada rakortas,” kata Budi kepada wartawan saat ditemui di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Kamis, 22 Mei 2025.
Di lain pihak, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan Indonesia telah mengekspor beras khusus ke beberapa negara, di antaranya Arab Saudi. Beras tersebut digunakan untuk kebutuhan tertentu, seperti perhotelan, restoran, dan katering. "Kalau untuk beras khusus memang Indonesia kan sudah mengekspor, beberapa waktu terakhir sebenarnya juga sudah mengekspor ke Saudi Arabia dan beberapa tempat," ujar Arief dalam keterangan tertulis, Rabu, 21 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurutnya, Prabowo telah merestui ekspor beras reguler, terutama untuk membantu negara-negara tetangga yang sedang mengalami kekurangan. Namun menurut Arief, saat ini pemerintah sedang fokus menyiapkan cadangan beras pemerintah (CBP).
Ekspor beras reguler menurutnya bisa kembali berlanjut ketika produksi stabil dan cadangan pangan pemerintah cukup atau relatif lebih aman. "Komitmen Bapak Presiden Prabowo, kami siap membantu negara lain yang kekurangan, namun prioritas utama tetap penguatan ketahanan pangan dalam negeri,” ujar Arief.
Eks Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia memastikan stok beras sebesar 3,7 juta ton saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, khususnya menjelang semester kedua 2025. Stok ini berasal dari transfer stok tahun 2024 sebesar 1,8 juta ton, ditambah surplus produksi tahun 2025 yang diperkirakan mencapai sekitar 8 juta ton.
CBP disiapkan sebagai antisipasi berbagai kebutuhan pemerintah, antara lain bantuan pangan dan intervensi pasar melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). “Presiden Prabowo Subianto memang mengharuskan kita memiliki Cadangan Pangan Pemerintah sekitar 3,7 sampai 3,8 juta ton di akhir bulan ini,” ujar eks Kepala Dewan Pengawas Perum Bulog ini.
Pemerintah, ujar Arief, berkomitmen menjaga keberlanjutan produksi nasional melalui strategi penanaman padi minimal 1 juta hektar per bulan, penguatan saluran irigasi, serta peningkatan kualitas produksi melalui upaya intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi pangan. “Tiap bulan harus bisa menanam minimal 1 juta hektar karena kebutuhan bulanan nasional itu sekitar 2,5 sampai 2,6 juta ton per hektar,” ungkap Arief.
Ihwal harga, Arief mengatakan pemerintah akan melakukan intervensi selektif apabila terjadi kenaikan yang memberatkan konsumen, sambil tetap menjaga agar harga di tingkat petani tidak turun di bawah Rp 6.500 per kilogram. Karena itu, Bapanas menugaskan Perum Bulog menyalurkan beras secara bertahap dan hati-hati, terutama pada periode Juni-Juli ketika tren harga di tingkat produsen menurun.
Pemerintah juga mengedukasi petani agar menjaga kualitas gabah, terutama yang akan masuk ke skema CBP. "Kualitas pascapanen menjadi penentu efektivitas penyimpanan dan penyaluran beras cadangan pemerintah,” ujarnya.
