INFO TEMPO - Provinsi Sumatera Barat menyadari bahwa poin penting yang harus diakselerasi setelah terdampak banjir pada November 2025 lalu adalah memperbaiki sektor pertanian. Hal ini sangat penting sebab pertanian berperan dalam menyajikan pangan bagi masyarakat.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam (Satgas PRR) per 15 April mencatat, khusus Sumbar terdapat 3,902 hektare sawah yang menjadi target pemulihan. Angka ini sekitar 9,14 persen dari total seluruh luasan sawah yang terkena imbas banjir di tiga provinsi terdampak.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Sumbar merupakan provinsi yang paling cepat melakukan pemulihan dari sektor terdampak. Ia bahkan mampu mengosongkan tenda pengungsian sejak 17 Februari 2026 yang sebelumnya menampung 16.165 jiwa.
Selain itu, pembersihan lumpur juga menunjukkan capaian maksimal. Sebanyak 29 titik telah ditangani hingga tuntas 100 persen sejak 25 Februari 2026. Pembangunan hunian sementara pun telah rampung seluruhnya, dengan total 830 unit.
Meski begitu lancarnya soal pemulihan ini, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy tak menampik masih ditemukannya keterlambatan teknis di lapangan. Soal pemulihan sawah ini salah satunya.
Sumatera Barat, pada dasarnya telah menerima bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat. Untuk tiga provinsi terdampak, pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran sekitar Rp 336 miliar untuk mempercepat rehabilitasi lahan sawah terdampak banjir.
Vasko mengatakan bahwa anggaran tersebut juga telah diterima oleh pemerintah provinsi. Tantangannya saat ini adalah jalur koordinasi dan birokrasi yang cenderung berbelit membuat langkah pemulihan menjadi lebih panjang. Namun, pemerintah provinsi tentunya tak ingin tinggal diam, mereka merumuskan banyak cara agar pemulihan bisa diakselerasi.
"Pemulihan bencana di Sumatera Barat tidak boleh terhambat oleh birokrasi," kata Vasko tegas kepada Tempo, Kamis, 16 April 2026.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy. Dok. Pemprov Sumbar
Ia menjelaskan langkah konkretnya, yakni dengan membentuk tim percepatan untuk urusan pertanian. Selain itu, mereka juga mengadakan rapat koordinasi dengan dinas pertanian di tiap kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Verifikasi hasil rapat dilakukan melalui pengecekan langsung dengan turun ke lapangan. "Bantuan pemerintah pusat sangat responsif terhadap bencana di Sumbar," kata dia.
Selain itu, pemerintah provinsi juga mengarahkan para bupati dan wali kota di Sumbar agar tidak membiarkan hambatan administrasi mengganggu percepatan pemulihan sektor pertanian. Seluruh proses harus disederhanakan dan difokuskan pada hasil agar produksi dapat segera pulih.
"Bagi kami, ini bukan sekadar program, tapi menyangkut ketahanan pangan dan keberlangsungan hidup masyarakat," ujarnya.
Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, Sumbar mulai menunjukkan kemajuan dalam pemulihan. Dari 11 kabupaten/kota yang terverifikasi memiliki lahan sawah terdampak banjir, sebanyak 8 daerah atau seluas 1.089 hektare telah masuk tahap realisasi konstruksi. Sementara itu, Kabupaten Agam dan Solok bahkan sudah mencapai tahap tanam, masing-masing seluas 16 hektare dan 110 hektare.
Satgas PRR yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, bersama pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait, akan terus mendorong perbaikan agar capaian menunjukkan tren positif. Tito menegaskan bahwa rehabilitasi sawah tidak hanya sebatas pemulihan fisik lahan, tetapi juga harus mencakup aspek legalitas serta kepastian hukum sebagai bagian penting dari proses pemulihan. (*)
