INFO TEMPO — Pemerintah perlu mengakselerasi pemulihan sekolah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar kegiatan belajar mengajar kembali normal pada tahun ajaran baru Juli 2026.
Berdasarkan laporan terbaru Satgas PRR, total terdapat 4.922 fasilitas pendidikan yang terdampak di tiga provinsi tersebut, dengan Aceh menjadi wilayah yang mengalami kerusakan paling masif yakni mencapai 3.120 fasilitas.
Hingga 31 Maret 2026, tercatat 3.002 sekolah telah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) revitalisasi dengan total anggaran mencapai Rp 2,86 triliun. Meski sebagian besar penanganan dilakukan secara swakelola, pemerintah juga menggandeng TNI AD untuk merehabilitasi 267 sekolah yang masuk kategori rusak berat atau memerlukan relokasi.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Akselerasi rehabilitasi juga berlangsung di Kabupaten Bireuen di Aceh sebagai salah satu wilayah terdampak cukup parah. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Bireuen Abdul Hamid mengatakan sekitar 22 sekolah terdampak banjir, dengan 12 sekolah mengalami kerusakan berat.
“Hingga saat ini semua sekolah terdampak sudah tertangani pembersihannya dan sekarang masuk tahap rehabilitasi. Progresnya rata-rata sudah 20 persen,” kata Abdul Hamid di kantornya, Kamis, 7 Mei 2026.
Menurut dia, proses belajar mengajar tetap berlangsung meski dalam kondisi darurat. Sejumlah sekolah memanfaatkan fasilitas yang masih tersedia, termasuk meminjam meja dan kursi dari sekolah lain yang tidak terdampak banjir.
Beberapa sekolah bahkan mengalami kerusakan berat hingga memerlukan rehabilitasi total. Salah satunya SMAN 1 Peusangan Siblah Krueng yang sempat terendam hingga atap bangunan, sehingga renovasi dilaksanakan dengan cara meninggikan gedung, termasuk lantai dan plafon ruang kelas.
Abdul Hamid menyebut, pendanaan revitalisasi berasal dari pemerintah pusat dengan nilai bervariasi, mulai dari Rp 1 miliar hingga Rp 4 miliar per sekolah. “Targetnya Juli nanti semua fasilitas pendidikan sudah kembali normal digunakan,” ujarnya, sehingga sudah berfungsi saat tahun ajaran baru tiba.
Siswa Ikut Gotong-royong
Kepala SMAN 2 Peusangan Hasballah mengenang masa awal pascabanjir menjadi periode paling berat, karena lebih dari 70 persen siswa terdampak. Saat itu guru dan siswa bergotong royong membersihkan lumpur yang sempat menutupi lingkungan sekolah.
Pada akhir Desember 2025, sekolah menerima bantuan sekitar Rp 30 juta dari Direktorat SMA Kemendikdasmen untuk mempercepat pembersihan dan pengangkutan lumpur menggunakan alat berat dan truk. “Alhamdulillah, sesuai target Kemendikdasmen akhirnya tanggal 5 Januari siap digelar PBM,” cerita Hasballah.
Meski kegiatan belajar telah kembali berjalan normal, keterbatasan fasilitas masih dirasakan. Sejumlah siswa sempat belajar dengan duduk di lantai karena meja dan kursi rusak akibat banjir. Untuk memenuhi kebutuhan mendesak, sekolah menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sambil menunggu bantuan mobiler dari pemerintah daerah.
Di tengah proses pemulihan tersebut, siswa berupaya beradaptasi. Ketua OSIS SMAN 1 Peusangan Muhammad Aufa Rizki mengatakan banyak perlengkapan belajar hilang atau rusak akibat banjir, namun kegiatan belajar tetap berlangsung sejak awal semester genap. “Karena memang terbawa air. Ada juga yang sudah kena lumpur, tidak bisa digunakan lagi,” ucapnya.
Kini, kegiatan belajar sudah kembali normal, berlangsung penuh dari jam pertama hingga jam terakhir. Semua guru juga mengajar seperti biasa. Hambatan yang masih dirasakan, Aufa melanjutkan, yakni keterbatasan buku dan perlengkapan belajar. “Karena kami kekurangan buku, akhirnya disiasati dengan mencatat materi yang yang disampaikan guru di kelas,” kata dia. (*)
