TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Agus Zainal Arifin menyebut ada 63 lokasi sekolah rakyat yang siap beroperasi per pertengahan Juli 2025. Menurut Agus, pemerintah menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki setidaknya satu sekolah rakyat.
Agus menyatakan, dari total 200 sekolah rakyat yang ditargetkan dibangun tahun ini, setengahnya akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara 100 sekolah rakyat akan dibangun dengan pembiayaan swasta dan didukung Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Saat ini, per tanggal 12 Mei kemarin, kami catat ada 63 titik yang akan dapat mulai beroperasi pada bulan Juli ini,” kata Agus dalam rapat dengar pendapat bersama panitia kerja pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan daerah marginal Komisi X, di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 19 Mei 2025.
Agus mengatakan, dari 100 titik lokasi yang direncanakan beroperasi pada 2025, sebanyak 47 lokasi masih dalam tahap survei. Sejumlah 63 lokasi yang siap menyelenggarakan program sekolah rakyat itu sudah kontrak. Ia merincikan lokasi sekolah rakyat yang siap beroperasi itu tersebar di Jawa sebanyak 34 titik, Sumatera sebanyak 13, Sulawesi ada 8 titik, Bali dan Nusa Tenggara sebanyak tiga titik, Kalimantan sejumlah dua titik, Maluku sejumlah dua lokasi, dan Papua satu titik.
Ia menyatakan minimal 100 sekolah rakyat itu harus dibangun setiap tahunnya. “Sehingga ke depan setiap kabupaten/kota dapat memiliki satu sekolah rakyat,” ujar Agus.
Adapun sekolah rakyat adalah salah satu program gagasan Presiden Prabowo Subianto dengan Kemensos sebagai penanggung jawabnya. Tujuan utamanya menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu guna memutus mata rantai kemiskinan.
Dalam halalbihalal bersama purnawirawan TNI-Polri di Balai Kartini, Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025, Presiden Prabowo menyebutkan program itu akan mulai bergulir pada Juli 2025.
Prabowo menyebutkan program ini menargetkan pembangunan minimal 100 sekolah berasrama setiap tahun. Dia menekankan pentingnya keberanian memutus mata rantai kemiskinan. "Kalau bapaknya tukang becak, anaknya tidak perlu jadi tukang becak. Kita harus berani dulu, baru benar, lalu berhasil,” ujar dia.
Saat kunjungan ke Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, pada Senin, 12 Mei 2025, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan tahap seleksi administrasi bagi calon siswa sekolah rakyat di daerah telah dimulai.
Sekolah rakyat ini untuk jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), serta sekolah menengah atas (SMA). “Dan, berdasarkan arahan Presiden, mampu menampung sekitar 1.000 orang siswa,” ujar Gus Ipul.
