PIMPINAN Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menerbitkan surat resmi yang ditujukan kepada seluruh dekan dan dosen di lingkungan kampus tersebut agar bersedia memberikan izin bagi para mahasiswa yang hendak mengikuti unjuk rasa menyikapi situasi bangsa saat ini.
Surat yang diterbitkan Direktorat Kemahasiswaan dan Karir UMY nomor 1237/A.2-IDKK/VI/2026 itu untuk mendukung rencana aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UMY bersama Aliansi UMY Bergerak.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Mahasiswa UMY akan menggelar demonstrasi bertajuk Menuju Pembebasan Nasional pada Rabu, 17 Juni 2026 di Titik Nol Kilometer Yogyakarta siang hingga sore ini.
Dalam surat yang diteken Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Karir UMY Zain Maulana pada Selasa 16 Juni 2026 itu, kampus memohon semua dekan dapat memberi izin mahasiswa yang akan turun aksi.
Baik izin dari kegiatan perkuliahan, praktikum, tutorial, dan atau mendapatkan dispensasi ujian susulan karena mengikuti kegiatan tersebut. "Kami memandang penyampaian aspirasi di muka umum sebagai bagian dari proses kedewasaan berdemokrasi," kata Zain saat dihubungi, Rabu.
Zain mengatakan, pihak rektorat tidak mempermasalahkan berapa jumlah mahasiswa yang akan turun ke jalan dalam aksi itu. Namun ia memperkirakan dari total sekitar 20.000 mahasiswa UMY, sekitar satu persennya akan turut dalam gerakan itu.
"Siapa saja boleh menyampaikan pandangannya, termasuk mahasiswa, sepanjang berupa aksi damai," ujar Zain.
Zain menuturkan, jika surat yang dikeluarkan itu bukanlah kebijakan untuk meliburkan seluruh aktivitas akademik di kampus, melainkan imbauan formal agar para dosen memberikan dispensasi dan fleksibilitas bagi mahasiswa yang memilih turun ke jalan.
Hal itu dikarenakan wewenang jalannya perkuliahan tatap muka atau daring tetap berada di bawah kendali dosen pengampu kelas masing-masing.
Tidak hanya kelonggaran absensi, pihak rektorat juga meminta para pengajar untuk memberikan kompensasi berupa tugas atau ujian susulan jika ada agenda penting yang terlewatkan pada hari tersebut. Agar tidak ada konsekuensi akademis yang membebani mahasiswa yang secara sukarela memutuskan berdemonstrasi.
"Jadi prinsipnya surat itu bukan untuk meliburkan perkuliahan, hanya mengimbau dosen-dosen dapat memberikan izin kepada mahasiswa yang mau ikut aksi. Maksudnya lebih jangan dipersulit," kata Zain.
Zain juga menambahkan mengenai jaminan keamanan akademik bagi mahasiswa yang ikut serta dalam aksi tersebut.
"Sehingga kalau hari ini ada tugas atau hal lain, kami mohon untuk bisa diberikan kesempatan susulan atau sejenisnya. Supaya mahasiswa juga merasa untuk perkuliahan mereka tetap aman," kata dia.
Pihak kampus berkomitmen untuk tetap memfasilitasi hak berpendapat mahasiswa secara damai dan meminta jajaran pengajar untuk bersikap akomodatif.
Gelombang aksi mahasiswa di Yogyakarta dalam sepekan terakhir terus meningkat untuk menyikapi rezim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah program Prabowo-Gibran dari Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi desa merah putih, kenaikan BBM, hingga soal alih fungsi lahan terus jadi sorotan.
Program-program Prabowo-Gibran dinilai hanya memboroskan anggaran dan diwarnai kebijakan yang mengancam demokrasi hingga ekonomi.
