TEMPO.CO, Jakarta - Wacana Presiden Prabowo Subianto menjabat hingga dua periode berdesus seiring deklarasi Partai Gerindra mengusung ketua umumnya itu sebagai capres di Pilpres 2029 mendatang. Namun, kini Prabowo enggan desus itu berkembang dan meminta kader-kader partainya untuk tak menggembar-gemborkannya.
“Tadi terima kasih, ada yang sebut Prabowo dua periode. Saya kira, saya mau koreksi. Kader-kadernya muda, saya mau koreksi saudara-saudara. Please, tolong jangan sebut seperti itu. Kita belum 1 tahun menjalankan amanah,” kata Prabowo dalam acara Kongres IV Pengurus Pusat Tunas Indonesia Raya (PP Tidar) di Jakarta, Sabtu, 17 Mei 2025, dikutip Antara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Setidaknya Prabowo telah tiga kali menyatakan tidak akan maju di Pilpres mendatang jika program yang dicanangkannya tidak berhasil. Pertama, saat dirinya dideklarasikan pada pertengahan Februari lalu dalam Kongres Luar Biasa (KLB) ke-VII Partai Gerindra. Kedua, sepuluh hari berselang saat memberikan sambutan dalam penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta.
Teranyar, pada Sabtu lalu, Prabowo mengingatkan kepada kader-kader partainya dan anggota Tidar, keputusan untuk maju kembali itu akan mempertimbangkan hasil-hasil kerja pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Prabowo menegaskan jika dirinya gagal, maka dia berharap kader-kadernya tidak lagi memintanya untuk kembali mencalonkan diri untuk periode kedua.
“Kalau seandainya saya menilai diri saya tidak berhasil, saya mohon dengan sangat, jangan saudara harapkan saya mau maju lagi. Sebagai seorang pejuang, kita hanya ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara,” kata Prabowo.
Berbeda dengan Prabowo yang tegas menolak diwacanakan dua periode, Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi tak memberikan pernyataan yang konsisten bahwa dirinya menolak kala didesuskan dirinya supaya menjabat tiga periode. Di suatu kesempatan, Jokowi menyatakan patuh pada konstitusi. Tapi, di lain kesempatan, Jokowi bilang siapa pun berhak mengajukan usulan tersebut.
Wacana Jokowi tiga periode pertama kali muncul pada Desember 2019 lalu atau dua bulan sejak dirinya dilantik sebagai presiden untuk periode kedua. Kala itu, Jokowi berujar, jika ada yang mengusulkan jabatan presiden tiga periode, ada tiga makna menurutnya. Pertama, ingin menampar muka Jokowi. Kedua, ingin cari muka. Dan, ketiga, ingin menjerumuskannya.
“Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (niatan) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja,” kata Jokowi di Istana Merdeka pada Senin, 2 Desember 2019.
Wacana presiden 3 periode sempat redup tapi kembali mencuat pada 2021. Adalah politikus Amien Rais, pihaknya mencurigai adanya skenario mengubah ketentuan dalam UUD 1945 soal masa jabatan presiden. Kala itu Jokowi gercep mendinginkan isu tersebut dengan membuat pernyataan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. Jokowi berujar dirinya tak niat dan tak menaruh minat menjabat 3 periode.
“Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode,” kata Jokowi dalam tayangan Senin, 15 Maret 2021.
Isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode kembali mencuat pada 2022, tepatnya selang setahun setelah Jokowi menyatakan tak minat. Wacana kali itu lebih ganas, daripada memperpanjang periode, gagasannya adalah menunda Pemilu 2024. Ide ini digemakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Alasannya Indonesia belum siap karena baru saja diempas pandemi.
Beberapa mendukung, beberapa menolak. Jokowi pun tak kunjung memberikan pernyataan. Banyak pihak yang berspekulasi Jokowi tengah cek ombak. Barulah setelah sepekan lebih gaduh soal wacana, Jokowi menyatakan patuh pada konstitusi. Di mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 jabatan presiden hanya dua periode.
“Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi,” kata Jokowi, Jumat, 4 Maret 2022.
Namun, dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menyampaikan bahwa wacana penundaan pemilu atau perpanjangan periode jabatan presiden tidak bisa dilarang. Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari demokrasi. Siapa pun boleh mengusulkan karena rakyat bebas berpendapat. Meski, kata dia, semuanya wajib taat pada konstitusi.
“Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat,” kata Jokowi.
Pernyataan Jokowi ini dianggap tidak tegas dan seolah memberikan celah. Jokowi juga dituding tak konsisten terkait pernyataannya yang ogah menjabat selama 3 periode. Pernyataan ihwal atas nama demokrasi itu disebut mengindikasikan pertahanan Jokowi melemah. Jokowi disebut tak lagi keras menolak usulan perpanjangan masa jabatan maupun penundaan Pemilu 2024.
Isu Jokowi tiga periode itu tak kunjung surut. Bahkan para menteri Jokowi turut mengoarkannya. Mereka adalah Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi saat itu; Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Untuk ke sekian kalinya, Jokowi mengutarakan penolakan terhadap wacana presiden 3 periode maupun penundaan Pemilu 2024. Jokowi bahkan melarang para menteri menebar wacana terkait hal itu. Pihaknya meminta para pembantunya untuk fokus bekerja. Hal itu dia sampaikan kala memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Selasa, 5 April 2022.
“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi,” kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden. “Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak.”
Pada Oktober 2023, isu Jokowi 3 periode sempat muncul lagi setelah senyap beberapa saat. Kala itu Kader PDIP Adian Napitupulu mengungkapkan hubungan Jokowi memanas dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal itu, kata dia, karena PDIP menolak permintaan Jokowi ihwal mendukung perpanjangan masa jabatan presiden.
“Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan tertulis, Rabu, 25 Oktober 2023.
Di sisi lain, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menepis tudingan yang menyebut adanya permintaan perpanjangan masa jabatan Jokowi menjadi tiga periode. “Enggak, enggak pernah. Setahu saya enggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan tiga periode,” ujar Puan, Kamis, 26 Oktober 2023.
Namun, pernyataan Adian dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Pihaknya menyebut permintaan itu, kata dia, merupakan titipan Pak Lurah. Hasto mengatakan ketika itu dirinya bertemu dengan seorang menteri dan mengonfirmasi bahwa sikap ketua umum beberapa partai menyuarakan perpanjangan jabatan.
“Saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah,” kata Hasto di hotel Borobudur, Jakarta, Jumat, 27 Oktober 2023.
Hasto tak menyebut secara gamblang sosok Pak Lurah yang dimaksud. Tapi, telah menjadi rahasia umum bahwa sosok tersebut adalah Jokowi. Jokowi saat berpidato di Rapat Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Agustus 2023 mengatakan sebutan Pak Lurah merupakan kode yang dibuat para politikus dan partai politik untuk dirinya.
“Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya,” kata Jokowi ketika itu.
Isu Jokowi minta tiga periode kembali mencuat beberapa bulan setelah dirinya purnatugas. Isu itu mencuat setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap yang menjerat Harun Masiku. Hasto memberikan pernyataan ada pihak yang pernah meminta perpanjangan jabatan tiga periode kepada Megawati, meskipun tanpa menyebut nama.
Menanggapi itu, Jokowi menegaskan tidak pernah meminta perpanjangan jabatan sebagai kepala negara. Hal tersebut disampaikan Jokowi di Solo, pada Senin, 30 Desember 2024. Tak hanya itu, Jokowi juga meminta agar isu tersebut ditanyakan kepada sejumlah pihak, salah satunya Megawati. Sebagaimana diketahui, saat menjabat sebagai presiden, Jokowi masih tercatat sebagai kader PDIP.
“Ini saya ulangi lagi, tidak pernah yang namanya saya meminta perpanjangan tiga periode kepada siapapun,” katanya di Solo, Jawa Tengah, Senin, dilansir dari Antara. “Tanyakan saja ke Bu Mega, Mbak Puan, tanyakan saja ke partai. Kapan, di mana, siapa yang saya utus, nggak pernah ada.”
