TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengaku belum mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto soal rencana memberikan asuransi untuk penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG). Dadan menyebut ia bahkan belum pernah berkonsultasi dengan Prabowo terkait rencana tersebut.
"Kami belum secara detail bagaimana mekanismenya dan berapa besar biayanya harus dikeluarkan. Kami juga belum bicara secara intensif juga membahas ini dengan Presiden," kata dia saat jumpa pers di Gedung Ombudsman, Jakarta, Rabu, 14 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dadan mengatakan gagasan soal pembuatan asuransi bagi penerima manfaat program MBG diusulkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga keuangan itu menyarankan BGN melirik asuransi sebagai bagian dari mitigasi apabila terjadi kasus-kasus tertentu. "Jadi nanti diizinkan atau tidak (oleh Presiden) kita lihat nanti," tuturnya.
Dia menyampaikan rencana tersebut masih dibahas dalam lingkup internal BGN saja. Menurut dia, rencana ini membutuhkan kajian mendalam dan waktu yang lebih lama lantaran belum pernah ada skema yang pernah mengaturnya, baik di Indonesia maupun luar negeri. "Jadi kami masih koordinasi dengan OJK terkait produk menyeluruh program ini," katanya.
Dadan menyatakan saat ini BGN baru bisa memberikan asuransi ketenagakerjaan kepada para pegawai di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. "Di setiap satuan pelayanan ada biaya operasional termasuk gaji pegawai, di situ ada top-up untuk asuransi pegawai," ucap Dadan.
Rencana membuat asuransi penerima manfaat program MBG mencuat setelah banyaknya kasus keracunan di berbagai daerah. Misalnya, sebanyak 210 siswa di Bogor, Jawa Barat, dilaporkan keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis.
Kemudian di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, tepatnya di SDN 33 Kasipute pada Rabu, 23 April 2025. Belasan murid muntah setelah mencium aroma amis dari paket MBG yang berisi nasi, chicken karaage, tahu goreng, dan sayur sop.
Kepala Sekolah SDN 33 Kasipute Santi Jamal menyebut aroma tak sedap berasal dari ayam krispi yang sudah tidak layak konsumsi. Kepolisian mengonfirmasi ada 53 dari 1.026 paket makanan yang tidak segar.
Sebelum itu, pada 21 April 2025, keracunan massal juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, melibatkan 78 siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1. Peristiwa itu menjadi bagian dari Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditetapkan pemerintah daerah, setelah total 176 warga mengalami gejala serupa akibat konsumsi makanan dari acara hajatan warga.
Sementara di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, 29 siswa SD Katolik Andaluri dilarikan ke fasilitas kesehatan usai menyantap makanan MBG pada 18 Februari 2025. Para siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan seperti mual dan muntah.
