TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirimkan anak nakal dikirim ke barak militer bisa diterapkan di seluruh Indonesia jika terbukti berhasil. Kementerian HAM, kata dia, akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional (Mendikdasmen) untuk mengeluarkan peraturannya.
“Kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM, akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional (Mendikdasmen, red.) untuk mengeluarkan peraturan supaya model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia,” kata Menteri HAM Pigai pada Kamis, 8 Mei 2025 seperti dikutip dari Antara.
Alasan Pigai Setuju Pendidikan Siswa Bermasalah di Barak Militer
Pigai mengatakan kebijakan yang mulai diterapkan Dedi Mulyadi di Purwakarta pada Kamis, 1 Mei 2025 itu tidak menyalahi standar HAM. Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari pembentukan karakter.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Apa yang dilakukan Pemda Jabar tersebut bukan merupakan corporal punishment. Maka tentu tidak menyalahi standar HAM," kata Natalius Pigai dalam keterangan tertulis pada Senin, 5 Mei 2025.
Pigai mengatakan, corporal punishment merupakan kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit pada anak sebagai bentuk hukuman. Sementara itu, menurut dia Pemerintah Daerah Jawa Barat tidak menerapkan hal tersebut untuk anak-anak yang dikirim ke barak.
“Bentuknya bisa macam-macam seperti memukul, menampar, atau menggunakan benda keras untuk memukul anak. Dan ini kontroversial karena dampaknya yang negatif terhadap kesehatan fisik dan mental anak,” ujar dia.
Selama tidak ada unsur tersebut kata dia. Berarti pendidikan yang ditetapkan sudah sesuai standar HAM. Terlebih kata dia jika pendidikan tersebut menyangkut soal pembinaan mental, karakter dan nilai.
Pigai mengapresiasi justru mengapresiasi program tersebut. Program usulan Gubernur Jawa Barat ini dinilai berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya terkait kedisiplinan, pengetahuan, mental, dan tanggung jawab siswa.
“Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan HAM, berarti tidak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan HAM,” kata Pigai.
Selain itu, Pigai juga a memandang program pendidikan siswa di barak selaras dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto. Sebab, kata dia, program ini dapat mempersiapkan generasi bangsa yang berkualitas demi mencapai visi Indonesia Emas 2045.
“(Kalau) karakternya tidak humanis, disiplinnya tidak tinggi, mentalnya tidak bagus, tidak produktif, tidak tanggung jawab, bagaimana kita mau go global (mendunia)? Bagaimana 2045 kita leading (memimpin) di dunia?” tutur dia.
