YAYASAN Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menyatakan dugaan pemberian duit kepada anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno merupakan ancaman terhadap independensi gerakan mahasiswa. Anggota BEM UBK diduga menerima duit setelah bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seusai menggelar unjuk rasa pada pekan kemarin.
Ketua Umum YLBI Muhamad Isnur mengatakan isu ini tak lagi sekadar berbicara tentang ada atau tidaknya aliran uang, melainkan soal bagaimana kekuasaan diduga bekerja untuk mengelola, mengaburkan, bahkan melemahkan kritik publik yang datang dari gerakan mahasiswa
"Dugaan pemberian dana kepada mahasiswa BEM UBK pascapertemuan dengan Gibran merupakan bentuk intervensi kekuasaan yang berpotensi mendelegitimasi gerakan mahasiswa," kata Isnur saat ditemui di Gedung YLBHI Jakarta pada Selasa, 23 Juni 2026.
Menurut dia, gerakan mahasiswa selama ini memiliki otoritas moral karena lahir dari kesadaran politik dan keberpihakan pada kepentingan publik —bukan dari patronase kekuasaan atau transaksi material. Ia mengecam segala bentuk insentif untuk menyamarkan realitas politik.
Dalam bahasa politik, pola ini dapat dibaca sebagai manufacturing public opinion—upaya membentuk opini publik secara artifisial agar terlihat seolah-olah dukungan terhadap kekuasaan muncul secara organik. Dengan proses ini dapat mengubah narasi marginal menjadi konsensus yang diterima.
"Harusnya suara rakyat terdengar oleh Presiden maupun pimpinan DPR. Tapi suara itu justru diblur oleh mobilisasi bayaran,” ujarnya.
Menurut Isnur, praktik tersebut telah berlangsung lama dan seharusnya tidak boleh ada. Praktik depolitisasi kampus, kata dia, sudah ada sejak Orde Baru melalui represi terbuka—penangkapan, penculikan, dan pembredelan media.
Pada era Orde Baru strategi depolitisasi kampus dilakukan melalui kebijakan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan) pada akhir 1970-an.
Menurut Isnur, ketika gerakan mahasiswa mulai bergerak atas dasar insentif finansial, yang terjadi bukan sekadar krisis etik, melainkan depolitisasi kritik. Kritik yang semestinya menjadi alat kontrol sosial kehilangan daya tekan karena telah diserap ke dalam orbit kepentingan kekuasaan.
Dalam kondisi seperti ini, demokrasi tidak lagi bekerja melalui pertarungan gagasan, melainkan melalui manajemen persepsi.
Pengakuan Ketua BEM FH UBK Muhammad Abdimaludin menerima jutaan rupiah beredar di media sosial. Dalam potongan video yang viral itu, Abdi di depan civitas akademika UBK mengaku menerima uang untuk menahan agar massa yang dibawanya saat itu tak berdemonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Sebelumnya, mahasiswa UBK menggelar aksi bertajuk, Tata Ulang Indonesia pada Senin, 15 Juni 2026. Massa bergerak dari kampus UBK di Cikini menuju kawasan Patung Kuda. Namun, mereka sempat dorong-dorongan dengan polisi di kawasan Tugu Tani.
Para pimpinan aksi kemudian diminta bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak 15 perwakilan mahasiswa mendatangi kantor Gibran dan melakukan mediasi tertutup selama 60 menit. Dalam pertemuan itu topik yang dibahas antara lain polemik proyek MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
"Pak Wapres mencatat poin-poin tuntutan kami, di antaranya evaluasi dan perbaikan segala bentuk yang janggal di negara hari ini seperti makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih," kata Abdi setelah mediasi di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin, 15 Juni 2026.
Ia kemudian sesumbar tetap akan menggelar aksi jika tuntutannya tak dipenuhi. "Kalau tuntutan kami sampai 5x24 jam setelah pertemuan tidak dipenuhi, kami akan turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar lagi," kata Abdi pada Selasa, 16 Juni 2026.
Andi Adam Faturahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan editor: Penyebab Konflik Internal Setiap Muktamar Nahdlatul Ulama
