WAKIL Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta Pemerintah Kota Bekasi tidak berhenti pada implementasi kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH), tetapi segera menghitung dampak riil efisiensi anggaran dari kebijakan tersebut.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Permintaan itu disampaikan saat meninjau pelaksanaan WFH di Kantor Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 10 April 2026. Menurut Bima, kebijakan WFH harus diukur dengan indikator konkret, terutama penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan air.
“Prinsip efisiensi ini bukan hanya sekadar soal kita supaya tidak tergantung kepada pasokan BBM internasional, tetapi juga ada transformasi budaya kerja baru, ada kultur kerja yang baru, semuanya terbiasa gitu dan arahnya ke sana,” ujar Bima dalam keterangan resminya dikutip pada Sabtu, 11 April 2026.
Data Pemerintah Kota Bekasi menunjukkan sekitar 40 persen aparatur sipil negara telah menjalankan WFH. Namun Bima meminta angka tersebut segera diikuti dengan penghitungan rinci atas efisiensi anggaran, terutama dari penghematan penggunaan bahan bakar minyak, air, dan listrik.
Bima mengatakan sejumlah layanan dasar tetap harus berjalan penuh, seperti pemadam kebakaran, pengelolaan lingkungan hidup, dan sumber daya air. Adapun layanan administratif di tingkat kecamatan, kelurahan, dan perizinan dibatasi maksimal 50 persen pegawai bekerja dari kantor.
Pemerintah, kata dia, juga memperketat pengawasan terhadap ASN selama WFH melalui sistem pelaporan kinerja digital dan pemantauan lokasi. Sanksi disiapkan bagi pegawai yang tidak bekerja sesuai ketentuan maupun atasan yang lalai mengawasi.
Kebijakan WFH ini turut diiringi dorongan perubahan perilaku mobilitas ASN. Pemerintah Kota Bekasi, menurut Bima, mulai mengarahkan pegawai menggunakan transportasi umum dan sepeda. Ia menyebut pengembangan transportasi publik berbasis kendaraan listrik dapat menjadi langkah lanjutan untuk menekan konsumsi energi.
Kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara ditetapkan pemerintah sebagai langkah penghematan energi di tengah kenaikan harga minyak global. ASN di instansi pusat dan daerah dijadwalkan bekerja dari rumah satu hari dalam sepekan untuk menekan konsumsi bahan bakar.
Kebijakan ini juga merespons dinamika geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, yang berdampak pada harga energi global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengumumkan kebijakan tersebut sebagai bagian dari mitigasi tekanan eksternal.
