DEWAN Perdamaian (Board of Peace), badan bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengawasi pemerintahan transisi dan rekonstruksi Jalur Gaza, memperingatkan adanya kekurangan dana yang dapat menghambat pelaksanaan rencana tersebut.
Menurut laporan Dewan Perdamaian kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) tertanggal 15 Mei 2026, terdapat selisih antara dana yang telah dijanjikan negara-negara donor dan dana yang benar-benar telah dicairkan.
“Selisih antara komitmen dan pencairan dana harus segera ditutup,” demikian isi laporan itu, seperti dilansir Al Jazeera pada Selasa, 19 Mei 2026.
Laporan tersebut juga menyebut, “Dana yang sudah dijanjikan tetapi belum dicairkan merupakan pembeda antara kerangka kerja yang hanya ada di atas kertas dan program yang benar-benar berjalan di lapangan bagi rakyat Gaza.”
Dewan Perdamaian tidak mengungkapkan berapa besar dana yang telah diterima. Namun, laporan itu menyebut nilai total komitmen pendanaan tetap sebesar US$ 17 miliar.
Rekonstruksi Gaza Butuh Lebih dari US$ 70 Miliar
Menurut laporan yang sama, biaya pembangunan kembali Gaza diperkirakan melampaui US$ 70 miliar setelah lebih dari dua setengah tahun genosida Israel di wilayah tersebut.
Dewan Perdamaian memperkirakan 85 persen bangunan dan infrastruktur di Gaza telah hancur. Selain itu, sekitar 70 juta ton puing harus dibersihkan sebelum rekonstruksi dapat dimulai.
Reuters, dikutip Al Jazeera, sebelumnya melaporkan pada April 2026 bahwa Dewan Perdamaian baru menerima sebagian kecil dari dana yang dijanjikan, sehingga rencana Trump untuk Gaza belum dapat dijalankan sepenuhnya.
Saat itu, dewan membantah laporan tersebut. Dalam pernyataannya, mereka menyebut organisasi itu “berfokus pada pelaksanaan dan menarik modal sesuai kebutuhan,” serta menegaskan tidak ada kendala pendanaan.
Sejumlah Negara Masih Ragu
Dilansir The New Arab, Amerika Serikat, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar termasuk negara yang telah menyatakan komitmen pendanaan. Maroko, Uzbekistan, dan Kuwait juga tercatat sebagai donor.
Namun, menurut sejumlah pejabat Eropa dan Asia, sejumlah negara masih enggan menyalurkan dana melalui Dewan Perdamaian karena kekhawatiran mengenai transparansi dan mekanisme pengawasan. Mereka lebih memilih menyalurkan bantuan melalui lembaga internasional seperti PBB.
