SEKRETARIS Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji tak mempermasalahkan masyarakat membentuk Kabinet Bayangan sebagai tandingan Kabinet Merah Putih. Menurut Sarmuji, masyarakat berhak menggunakan Kabinet Bayangan sebagai wadah penyalur kritik ke pemerintah.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Itu hak warga negara ya. Jadi, hak warga negara silakan saja,” kata dia di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Selasa, 21 Juli 2026.
Koalisi masyarakat sipil membentuk Kabinet Bayangan untuk mengawasi dan mengoreksi kebijakan Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kabinet yang beranggotakan aktivis, akademikus, dan para pakar ini akan menyusun alternatif kebijakan pemerintah.
Ketua Panitia Seleksi Kabinet Bayangan Feri Amsari mengatakan pembentukan kabinet ini dilatarbelakangi melemahnya mekanisme check and balances terhadap pemerintah.
Sarmuji menuturkan, kritik masyarakat juga bisa disampaikan lewat institusi negara seperti DPR sehingga bisa ditindaklanjuti dan diawasi. Sarmuji lantas mempertanyakan bagaimana kritik masyarakat ditindaklanjuti dalam kabinet bayangan.
“Kalau kabinet bayangan, nanti siapa yang menindaklanjuti? Tapi tetap kami hargai. kalau melalui lembaga resmi seperti DPR, kan ada yang menindaklanjuti sekaligus ada yang mengawasi tindak lanjut tersebut,” kata dia.
Di sisi lain, koalisi masyarakat sipil menilai kabinet ini penting dibentuk sebagai oposisi pemerintah lantaran tidak ada oposisi formal yang cukup kuat mengimbangi kebijakan Prabowo. Fungsi pengawasan lewat Kabinet Bayangan dianggap penting sebab hampir semua partai politik telah menjadi koalisi pemerintah.
Kendati begitu Feri menegaskan Kabinet Bayangan tidak bertujuan untuk merebut kekuasaan pemerintahan Prabowo. “Kabinet Bayangan adalah platform pengawasan dan penyusun alternatif kebijakan berbasis bukti, bekerja pro-bono, dan bersifat non-partisan,” kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat, 17 Juli 2026.
Kabinet Bayangan memiliki 15 menteri yang berasal dari kalangan ahli, akademikus, hingga aktivis. 15 Orang itu diseleksi dari ratusan pendaftar dan memiliki cara kerja engan menjadi counterpart langsung dari menteri di Kabinet Merah Putih. Dengan begitu, setiap kebijakan pemerintah akan mendapat gagasan pembanding dan bukan komentar umum.
