MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan menjadi fokus pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kepastian hukum.
Menurut dia, perlu ada sinergi pemerintah pusat dan daerah agar aktivitas ekonomi masyarakat berjalan legal, aman, dan memberi nilai tambah bagi daerah. “Kita perlu mendorong solusi yang komprehensif, baik dari sisi penegakan hukum dan juga memastikan masyarakat memiliki ruang untuk berusaha secara legal, aman, dan berkelanjutan,” kata Airlangga dalam keterangan resmi, Jumat, 10 April 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga dalam pertemuannya dengan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, pada Jumat, 10 April 2026.
Dalam pertemuan itu, Dominggus menyampaikan dinamika aktivitas pertambangan emas oleh masyarakat di sejumlah wilayah, termasuk di kawasan aliran sungai, lereng, dan perbukitan. Aktivitas itu dinilai memiliki potensi ekonomi, namun menghadapi tantangan legalitas, kesesuaian tata ruang, aspek kehutanan, serta perlindungan masyarakat adat.
Menurut Dominggus, persoalan tersebut menjadi perhatian bersama yang memerlukan koordinasi lebih lanjut antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah Provinsi Papua Barat, kata dia, telah menyiapkan sejumlah langkah regulasi, termasuk penyusunan aturan turunan dari Undang-Undang Otonomi Khusus, meski implementasinya dinilai masih membutuhkan percepatan. Terutama, pada regulasi teknis dan koordinasi lintas kementerian/lembaga.
Airlangga pun merespons bahwa pemerintah akan mendorong penguatan sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk merespons dinamika tersebut dengan tetap memperhatikan keberlanjutan, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat.
Airlangga menyebut koordinasi akan dilakukan dengan kementerian terkait, antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, serta kementerian yang membidangi tata ruang.
Selain persoalan pertambangan rakyat, pertemuan itu juga membahas kondisi ekonomi Papua Barat yang disebut menunjukkan pertumbuhan 6,46 persen pada 2025, didorong sektor industri pengolahan dan pertambangan. Pemerintah memandang potensi sumber daya alam di Papua Barat perlu dikelola lebih optimal agar berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
