MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kementeriannya akan menyusun riset bersama lembaga maupun perguruan tinggi untuk mengkaji dampak proyek makan bergizi gratis alias MBG terhadap perbaikan status gizi para penerima manfaatnya.
Budi menyampaikan ini seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ihwal penyelenggaraan progam MBG.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Budi berujar, rencana pelaksanaan riset ini telah disepakati oleh Kementerian Kesehatan dengan Badan Gizi Nasional selaku pengelola MBG. Ia menekankan bahwa proyek MBG pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki gizi masyarakat.
“Kami sudah setuju dari Kepala BGN (Sudaryono), kami akan melakukan analisa atau melakukan riset outcome (MBG),” tutur Budi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 29 Juli 2026.
Budi menjelaskan bahwa riset dibutuhkan untuk mengetahui hasil pelaksanaan program MBG yang sudah berjalan. Kata Budi, riset serupa sebetulnya sudah dilakukan, tetapi dalam skala kecil. Ke depannya, ia berharap keberadaan kajian itu dapat memantau pengaruh MBG terhadap pemenuhan kebutuhan gizi para penerimanya, termasuk salah satunya melalui kontrol di posyandu.
“Semua anak yang stunting, by NIK (nomor induk kependudukan), by name, by address (berdasarkan nama dan alamat) sudah ada. Kita tandai dia dapat MBG apa enggak, kita akan bisa ikuti setiap bulan karena ditimbang di posyandu. Benar-benar naik enggak?" kata Budi.
Nantinya, ia melanjutkan, pemerintah bisa mengawasi apabila anak tersebut terlalu banyak diberikan karbohidrat, sementara yang dibutuhkan adalah protein hewani. "Nah, itu bisa diperbaiki," ujar Budi.
Selain melalui posyandu, pemantauan rencananya dilakukan di unit kesehatan sekolah (UKS) yang melaksanakan cek kesehatan gratis (CKG) setiap tahunnya. Budi mengaku telah berbicara dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengenai hal ini.
"Sekarang CKG setahun sekali ditimbang, saya lagi lobi ke beliau, boleh enggak setahun dua kali, jadi bisa ada waktu cukup untuk kita feedback balik ke BGN," kata Budi.
Budi memastikan dengan riset dan pengecekan rutin tersebut, pemerintah dapat memperbaiki kebijakan hingga mengintervensi program MBG berbasis data.
