TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kebudayaan akan melaksanakan uji publik naskah revisi sejarah. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut uji publik itu akan dilakukan antara Juni atau Juli mendatang.
Fadli menyampaikan rencana itu dalam rapat kerja dengan Komisi X. Ia menyebut hingga saat ini, penulisan beberapa jilid naskah sudah mencapai 50 persen dan 70 persen. Bahkan ada pula yang sudah 100 persen rampung. Namun, ia belum merincikan secara detail jilid mana saja
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Nanti kalau secara rata-rata 70 persen, memang rencananya pada bulan Juni atau Juli akan kami buka diskusi per tema dengan melibatkan dan memperdebatkan ini dari berbagai ahli,” tutur Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, 26 Mei 2025.
Untuk saat ini, Fadli meminta masyarakat untuk memberi waktu bagi para sejarawan untuk menyelesaikan naskah. Nantinya, bila naskah sudah selesai ditulis, ia memastikan akan mensosialisasikannya kepada publik. “Saya kira ini memang semacam uji publik, dan saya kira disitu bisa kami lakukan tapi kan harus ditulis dulu,” ujar dia.
Adapun, Fadli juga menyampaikan enam urgensi penulisan ulang sejarah. Yang pertama, kata dia, revisi ini bisa menghapus bias kolonial dan menegaskan perspektif Indonesia-sentris. Kedua, penulisan ulang sejarah bertujuan menjawab tantangan kekinian dan globalisasi. Ketiga, membentuk identitas nasional yang kuat. Keempat, menegaskan otonomi sejarah atau sejarah otonom. Kelima, Fadli menyebut adanya relevansi untuk generasi muda. Keenam, menciptakan kembali identitas Indonesia atau reinventing Indonesian identity.
Kementerian Kebudayaan tengah merevisi naskah sejarah Indonesia. Alasan utama revisi ini adalah menyelaraskan kembali pengetahuan sejarah dengan berbagai temuan baru dari disertasi, tesis, ataupun penelitian para sejarawan. Nantinya, hasil penulisan ulang ini dibukukan secara resmi melalui pendanaan dari Kementerian Kebudayaan, bekerja sama dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI). Buku sejarah ini ditargetkan rampung pada 17 Agustus 2025 atau tepatnya pada HUT kemerdekaan ke-80 RI.
"Tujuan penulisan ini untuk menghasilkan buku yang merupakan 'sejarah resmi' (official history) dengan orientasi dan kepentingan nasional, untuk meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta Tanah Air. Buku ini akan ditulis sebanyak 10 (sepuluh) jilid oleh sejarawan Indonesia sendiri secara kolektif," demikian dikutip dari draf Kerangka Konsep Penulisan Sejarah Indonesia.
PIlihan Editor: Pelanggaran HAM Berat Tak Masuk dalam Draf Sejarah Indonesia. Mengapa?
