INFO NASIONAL - Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, melalui Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan (Diskop Kalsel), Gusti Yanuar Noor Rifai, menyampaikan dukungan penuh terhadap visi Presiden Prabowo Subianto untuk memberdayakan masyarakat melalui koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan, lewat Koperasi Desa Merah Putih.
“Kita melihat arahan Bapak Presiden yang ingin membangkitkan ekonomi rakyat melalui koperasi, sejalan dengan cita-cita beliau yang merupakan kelanjutan dari perjuangan mendiang Bapak Sumitro, seorang pejuang ekonomi kerakyatan,” ujarnya saat menutup dua pelatihan perkoperasian di Balai Pelatihan Koperasi Kalsel di Banjarbaru, Jumat, 9 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Yanuar juga mengungkapkan, pihaknya tengah mempersiapkan program nasional dengan mendirikan Koperasi Merah Putih di 80.000 desa dan kelurahan seluruh Indonesia.
Program ini akan dikelola oleh pemerintah pusat dengan melibatkan masyarakat, khususnya generasi muda di desa, sebagai pengurus koperasi.
ia mengatakan, koperasi Merah Putih ini akan menjadi wadah usaha terpadu di desa, mencakup semua jenis usaha mulai dari konsumen, produsen, hingga pemasaran.
Yanuar kemudian menyinggung pentingnya pemahaman tata kelola koperasi yang baik, pembiayaan yang tepat, serta landasan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat fondasi koperasi di Kalsel.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat siap menyambut kebijakan ini, melalui pelatihan dan edukasi koperasi berbasis syariah dan kekeluargaan, kita bangun ekonomi yang inklusif dan mandiri,” tegas Yanuar.
Kepala Balai Pelatihan Koperasi, Lanang Budi Wibowo, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan koperasi yang sehat, modern, dan sesuai dengan prinsip syariah.
“Melalui pelatihan ini, kami berharap peserta mampu mengelola koperasi secara profesional dan transparan, serta memahami pentingnya akuntabilitas melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban yang baik.” (*)
