KEMENTERIAN Pendidikan Dasar dan Menengah mengakui sejauh ini kolaborasi pemerintah dengan sekolah swasta belum efektif untuk mengatasi kurangnya kursi di sekolah negeri. Kementerian menyadari masalah daya tampung siswa ini merupakan masalah yang setiap tahun terus terjadi saat penerimaan murid baru.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, kolaborasi dengan sekolah swasta bisa efektif apabila kebijakan di pemerintah daerah, mekanisme pendanaan, dan pengawasan kualitas yang konsisten sudah diterapkan.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Gogot mengatakan, sejauh ini aturan tentang tanggung jawab untuk mengatasi kekurangan daya tampung di sekolah negeri ini belum diterjemahkan dengan baik oleh pemerintah daerah. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru meminta agar pemerintah daerah dapat melibatkan sekolah swasta terakreditasi untuk menampung siswa yang tak tertampung di sekolah negeri.
Untuk mengimplementasikan itu, kata Gogot, pemerintah daerah mau tak mau harus memberikan bantuan operasional kepada sekolah swasta. “Sebagian daerah sudah memberikan bantuan operasional itu, ada juga daerah yang memberikan bantuan langsung ke murid, antara lain melalui beasiswa atau sekolah gratis bagi murid, terutama dari kalangan tidak mampu,” kata Gogot pada Rabu, 8 Juli 2026.
Gogot menyampaikan, kementerian memahami kegelisahan banyak orang tua atas dampak dari minimnya kursi negeri. Dia mengatakan, untuk sementara mau tak mau sebagian orang tua memang harus membayar biaya sekolah anak mereka di swasta. “Kami memahami kegelisahan orang tua yang harus membayar sekolah swasta. Karena belum semua daerah menjalankan kolaborasi secara optimal,” ujarnya.
Dia menyampaikan, kementerian tetap mendorong agar pemerintah daerah mau memposisikan sekolah swasta sebagai mitra strategis dengan perluasan skema subsidi bagi siswa dan keluarga tak mampu. “Skema Program Indonesia Pintar (PIP) dan dukungan daerah melalui berbagai skema subsidi ke siswa akan sangat membantu,” kata Gogot.
