TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan, berdasarkan laporan real-time per Kamis, 29 Mei 2025 pukul 21.41 WIB, serapan setara beras oleh Perum Bulog mencapai 2.407.257 ton. Adapun stok beras nasional tercatat sebesar 4.001.059 ton.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, capaian ini tak lepas dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong produksi dalam negeri. Kebijakan yang dimaksud Amran yakni penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp 6.500 per kilogram dan penghapusan sistem rafaksi. “Petani kini menikmati harga jual yang menguntungkan, bahkan di saat panen raya,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat, 30 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada Januari–Mei 2025 diperkirakan mencapai 16,55 juta ton. Angka ini meningkat 11, 95 persen dari tahun sebelumnya.
Adapun hingga akhir Mei 2025, Bulog telah menyerap lebih dari 2,4 juta ton beras lokal. Menurut Kementan, angka ini melonjak lebih dari 400 persen dibandingkan rata-rata serapan dalam periode sama 5 tahun terakhir yang berada di kisaran 1,2 juta ton.
Dulu saat panen raya, Amran mengenang, harga gabah kerap anjlok dan petani merugi. Kini, ia menyebut mayoritas petani bisa menjual GKP minimal Rp 6.500 per kg sesuai HPP, bahkan lebih. "Ini buah dari kebijakan yang berpihak pada petani," ujar pendiri grup bisnis Tiran Group ini.
Ia mengatakan, langkah Bulog menjemput hasil panen langsung dari petani efektif tak hanya untuk memperkuat cadangan beras pemerintah, tapi juga memberikan kepastian harga dan pasar bagi petani.
Karena itu, Amran berterima kasih kepada seluruh petani Indonesia, Komisi IV DPR RI, TNI, Polri, Kejaksaan,, Gubernur, Bupati, Kepala Dinas Pertanian, PIHC, Perum Bulog, para pengamat, akademisi, pelaku usaha penggilingan, penyuluh pertanian lapangan, dan media. “Semua pihak telah bekerja bahu-membahu hingga Indonesia mencapai cadangan beras terbesar dalam sejarah,” katanya.
Serapan beras melonjak pesat setelah pemerintah mencabut ketentuan rafaksi dan memerintahkan Bulog membeli gabah petani dengan kualitas apa pun seharga Rp 6.500 per kilogram. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih mengatakan, aturan penyerapan gabah any quality menjadi kesempatan petani menjual gabah berkualitas rendah dengan harga tinggi. Dalam jangka panjang, ini dapat merugikan baik bagi petani maupun Bulog.
Akhir Januari lalu, pemerintah mencabut ketentuan rafaksi atas gabah hasil produksi petani yang diserap Bulog. Dengan kebijakan baru ini, perusahaan pelat merah itu wajib menyerap gabah kering panen (GKP) dari petani dengan kondisi apa pun.
Gabah yang diserap Bulog sebelumnya memiliki ketentuan kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen. Gabah di luar ketentuan itu diberi kelonggaran rafaksi alias penyesuaian harga agar masih dapat diserap Bulog.
Tapi aturan lama ini ditengarai mengakibatkan harga gabah anjlok di tingkat petani. Pasalnya, petani menjual gabah di bawah kualitas yang telah ditetapkan pemerintah.
Kebijakan baru ihwal serapan gabah tertuang dalam Keputusan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Bapanas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.
