INFO TEMPO – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhidin memaparkan pendekatan terintegrasi sebagai solusi konkret dalam menekan angka kemiskinan dan stunting di daerahnya. Hal ini disampaikan saat menjadi salah satu pembicara dalam Forum Orkestrasi Pembangunan Negeri di Balikpapan, Selasa, 5 Mei 2026. Forum ini merupakan rangkaian dari Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri.
Muhidin menuturkan, capaian penurunan kemiskinan di Kalsel menunjukkan tren positif. Pada 2024, angka kemiskinan berada di 4,02 persen dan turun menjadi 3,73 persen pada 2025, atau lebih rendah dari rata-rata nasional.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Meski demikian, dia mengakui masih terdapat daerah dengan angka kemiskinan relatif tinggi seperti Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Utara. Sebagai solusi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel mengembangkan program unggulan berbasis potensi lokal, yakni Sistem Integrasi Ternak Itik di Lahan Rawa dan Kering (Siti Hawa Lari).
Program ini menggabungkan sektor peternakan dan pertanian dengan memanfaatkan karakteristik wilayah Kalsel yang memiliki lahan rawa dan kering. "Program ini kami dorong ke kabupaten dan kota agar memberikan bantuan pembesaran itik kepada masyarakat. Hasilnya cukup signifikan dalam meningkatkan pendapatan warga," kata Muhidin.
Selain fokus pada ekonomi, pemerintah juga mengintervensi sektor kesehatan untuk menekan angka stunting. Tercatat, angka stunting di Kalsel turun dari 24,7 persen pada 2023 menjadi 22,9 persen di 2024.
Upaya ini dilakukan melalui penguatan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat untuk Remaja Sehat, Cerdas, Kreatif, dan Berakhlak Mulia (Germas Ceria) yang diterapkan di lingkungan sekolah untuk membangun kebiasaan hidup bersih dan sehat sejak dini.
Selain itu, terdapat pula program Gerakan Loyalitas Akselerasi Kinerja Surveilans dan Imunisasi (Galaksi) yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pemberian apresiasi kepada petugas imunisasi dan pendataan kesehatan.
Pendekatan "jemput bola" menurut dia menjadi kunci keberhasilan. Tenaga kesehatan turun langsung ke lapangan untuk mendata, memberikan vitamin, hingga imunisasi kepada ibu hamil, balita, hingga calon pengantin.
Dukungan anggaran juga dialokasikan melalui instansi seperti Dinas Kesehatan dan perangkat daerah lainnya. Tak hanya itu, solusi komprehensif juga menyasar faktor pendukung lain seperti penyediaan air bersih melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), perbaikan rumah tidak layak huni, serta pencegahan perkawinan anak melalui instansi terkait.
Di sektor ekonomi, pemerintah provinsi Kalsel memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui bantuan benih padi unggul, pelatihan UMKM, serta akses permodalan. Salah satu instrumen yang dioptimalkan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui bank daerah dengan jaminan dari lembaga penjamin.
Muhidin menuturkan, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan dan stunting.
Ke depan, pemerintah akan memfokuskan intervensi pada daerah dengan angka kemiskinan tinggi, seperti Hulu Sungai Utara, melalui penguatan akses pembiayaan dan pengembangan program Siti Hawa Lari. "Prinsipnya, kami terus terbuka terhadap masukan dan siap hadir langsung di tengah masyarakat untuk memastikan program ini tepat sasaran," ujar dia.
Sementara itu, di dalam forum yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menekankan pentingnya konsep statecraft atau tata kelola pemerintahan dalam menghadapi kompleksitas tantangan daerah saat ini. Menurutnya, statecraft menuntut kepala daerah mampu bekerja efektif, cepat, dan dapat dipercaya dalam mengelola pemerintahan serta merespons berbagai tantangan.
Statecraft, kata Bima, merupakan konsep yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto sebagai pendekatan baru dalam tata kelola pemerintahan. “Presiden menekankan bahwa pemimpin harus handal, terampil, dan cerdas. Tidak cukup hanya cerdas,” ujar dia.
Bima pun berharap Forum Orkestrasi Pembangunan Negeri mampu menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah, khususnya di Kalimantan yang menjadi kawasan strategis seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). “Targetnya, dari forum ini ada agenda yang bisa langsung diturunkan menjadi aksi nyata,” kata dia. (*)
