TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Hukum Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Zakiul Fikri mengatakan masuknya perwira TNI aktif di jabatan sipil bisa menganggu stabilitas investasi dan ekonomi di Indonesia.
Pernyataan Fikri tersebut merespons penunjukan Letjen TNI Djaka Budhi Utama menjadi Dirjen Bea Cukai oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, TNI aktif Mayjen Novi Helmy Prasetya juga lebih dulu menduduki jabatan Dirut Bulog.
“Investor akan berpikir berkali-kali ketika ingin menanamkan investasinya di negara ini. Kok di mana-mana militer, ya? Ada apa dengan Indonesia,” kata Fikri kepada Tempo, Kamis, 22 Mei 2025. “Orang-orang (investor) akan was-was.”
Fikri juga mengatakan penunjukan TNI aktif untuk mengisi jabatan sipil melanggar peraturan perundang-undangan. Ia menjelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi TNI adalah terkait dengan pertahanan dan keamanan negara.
Dalam Undang-Undang TNI pun prajurit aktif hanya boleh mengisi jabatan sipil secara terbatas pada kementerian/lembaga yang berkaitan dengan bidang politik, hukum, dan kemanan (Polhukam) serta jabatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan. Kementerian Keuangan yang menaungi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak termasuk di dalamnya.
“Artinya, ini bertentangan dengan asas wetmatigheid van bestuur atau suatu urusan pemerintahan harus dijalankan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Fikri.
Masuknya TNI aktif dalam struktur jabatan sipil juga bertentangan dengan prinsip negara demokrasi. Dalam iklim demokrasi yang sehat, ujar Fikri, pengisian struktur jabatan militer dan sipil harus sesuai dengan latar belakang masing-masing. Artinya, tidak boleh dicampur aduk, militer mengurusi sipil sebaliknya.
“Masuknya TNI aktif dalam bursa jabatan sipil, apalagi kemudian dilantik sebagai Dirjen Bea dan Cukai, jelas mencederai iklim negara demokrasi yang memberi limitasi yang jelas soal tupoksi sipil dan militer,” tuturnya.
Selain berdampak pada investasi, Fikri khawatir masuknya militer ke ranah sipil akan membungkam suara masyarakat yang kritis. Pembungkaman itu, menurut dia, bisa melalui operasi “cepat, senyap, tepat” atau “tindakan sesuai protap” ala milter.
Bila hal itu terjadi, artinya kekuatan militer yang harusnya menjadi garda terdepan melindungi masyarakat sipil dari berbagai serangan dan ancaman militer luar justru berbalik arah. “Berbalik menyerang suara-suara kritis dan mengganggu dinamika demokrasi masyarakat sipil itu sendiri,” kata dia.
Kabar Djaka Budi Utama menjadi Dirjen Bea dan Cukai—menggantikan Askolani—muncul usai dirinya dan Bimo Wijayanto dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan pada Selasa, 20 Mei 2025. Sementara Djaka akan menduduki kursi Dirjen Bea dan Cukai, Bimo akan mengisi kursi jabatan Dirjen Pajak menggantikan Suryo Utomo.
“Saya dengan Pak Letjen Djaka Budhi Utama dipanggil oleh Bapak Presiden. Beliau memberi banyak arahan, beliau menegaskan komitmen beliau untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia supaya lebih akuntabel, lebih berintegritas, lebih independen, untuk mengamankan program-program nasional beliau, khususnya dari sisi penerimaan negara,” kata Bimo di Istana Kepresidenan. “Saya diberikan mandat nanti sesuai dengan arahan Menteri Keuangan, bergabung dengan Kementerian Keuangan. Begitu pula dengan Letjen Djaka.”
Kabar itu semakin menguat dengan adanya pengumuman pelantikan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada hari ini, Jumat, 23 Mei 2025. Pelantikan dijafwalkan pukul 09.30 WIB di Kantor Kementerian Keuangan. “Besok pelantikan pejabat eselon 1 Kemenkeu pukul 09.30 (tertutup) di aula mezzanine,” demikian pengumuman yang dikirimkan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan lewat pesan siaran WhatsApp kepada wartawan pada Kamis, 22 Mei 2025.
Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Militerisme di Mana-mana: Wujud Gagalnya Reformasi 1998
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
