DIRECTOR of Energy at Climate Group, Sam Kimmins, menyampaikan bahwa Indonesia memiliki peluang besar mempercepat penggunaan energi terbarukan melalui inisiatif RE100. Namun, ia menilai masih ada sejumlah tantangan kebijakan yang membuat perusahaan sulit mengakses listrik hijau secara langsung.
“Di Indonesia, ada 133 anggota internasional kami yang beroperasi,” kata Kimmins saat ditemui di sela-sela agenda Climate Group Asia Action Summit di Singapura pada Kamis, 21 Mei 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Menurut Kimmins, Climate Group saat ini sedang melakukan penjajakan dengan sejumlah perusahaan Indonesia agar bergabung dalam kampanye RE100, yakni inisiatif global perusahaan yang berkomitmen menggunakan 100 persen listrik dari energi terbarukan.
Dia mengatakan pendekatan RE100 di setiap negara selalu melibatkan organisasi lokal. Di Indonesia, Climate Group bekerja sama dengan Institute for Essential Services Reform atau IESR untuk memperkenalkan skema tersebut kepada perusahaan dan pemerintah.
Kimmins menjelaskan bahwa organisasi lokal berperan penting. Sebab, mereka memahami kondisi kebijakan lokal serta dapat menjembatani komunikasi dengan pemerintah. Menurut dia, pemerintah Indonesia juga terbuka dalam pembahasan mengenai pengembangan energi terbarukan dan mekanisme investasi hijau.
Ia mengatakan salah satu tantangan utama di Indonesia adalah belum adanya mekanisme yang memungkinkan produsen energi terbarukan independen menjual listrik langsung kepada perusahaan melalui jaringan PLN. Padahal, skema seperti perjanjian pembelian listrik atau power purchase agreement (PPA) dinilai penting untuk menekan harga listrik hijau sekaligus membuka akses pembiayaan swasta bagi proyek energi terbarukan.
Menurut Kimmins, Climate Group saat ini masih berdiskusi dengan pemerintah mengenai penggunaan bersama jaringan listrik agar pengembang independen dapat menyalurkan listrik energi terbarukan kepada pelanggan korporasi melalui jaringan PLN. Skema itu dinilai dapat menguntungkan semua pihak karena PLN tetap memperoleh pendapatan dari jasa transmisi listrik, sementara pengembang mendapat kepastian pembeli listrik.
Selain persoalan akses jaringan, Kimmins juga menyoroti kebijakan subsidi energi fosil di Indonesia. Ia menilai subsidi membuat harga energi konvensional terlihat lebih murah sehingga menghambat daya saing energi terbarukan. Menurut dia, meski biaya produksi listrik terbarukan sebenarnya lebih murah, sinyal harga tersebut tidak sepenuhnya dirasakan pasar karena adanya dukungan terhadap sistem energi lama.
Kimmins menilai pasar energi Indonesia akan lebih kompetitif apabila hambatan regulasi dikurangi. Ia mengatakan Climate Group secara umum tidak mendorong subsidi tambahan untuk energi terbarukan, melainkan mendukung pembukaan akses pasar agar energi bersih dapat bersaing secara alami.
