AMNESTY International Indonesia meminta pemerintah membatalkan rencana pelibatan taruna Akademi Militer (Akmil) dalam masa orientasi siswa sekolah rakyat. Lembaga tersebut menilai kebijakan itu memperluas militerisasi di ruang sipil dan berpotensi bertentangan dengan prinsip pendidikan.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan pendidikan seharusnya menjadi ruang netral bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan bernalar dan berpikir kritis, tanpa intervensi militer.
"Ini adalah bukti semakin meluasnya militerisasi ruang sipil di Indonesia. Pemerintah menutup mata terhadap kritik kebijakan pelibatan tentara dalam program pemerintah di luar urusan pertahanan," kata Usman dalam keterangan tertulis pada Jumat, 26 Juni 2026.
Menurut Usman, pemerintah semestinya belajar dari meninggalnya tiga peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) saat mengikuti latihan dasar kemiliteran untuk calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.
Ia menilai, alasan pembentukan karakter dan kedisiplinan tidak dapat dijadikan dasar untuk membawa pendekatan militer ke lingkungan pendidikan sipil. "Ruang kelas harus bebas dari intervensi militer," ujarnya.
Usman menjelaskan, kedisiplinan di lingkungan militer dibangun melalui sistem komando, hierarki yang kaku, dan kepatuhan terhadap atasan. Pendekatan tersebut, menurut dia, bertolak belakang dengan tujuan pendidikan yang mendorong kemerdekaan berpikir, kemampuan bernalar kritis, dan kebebasan menyampaikan pendapat.
Usman lantas mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang mengamanatkan pendidikan diarahkan pada pengembangan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik anak, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
Karena itu, Amnesty meminta pemerintah meninjau ulang sekaligus membatalkan rencana pelibatan taruna Akmil di Sekolah Rakyat. "Pemerintah harus fokus pada pendidikan yang mengutamakan pemahaman nilai-nilai universal HAM dan penguatan identitas mereka sebagai masyarakat sipil yang bermartabat," tutur dia.
Sebelumnya, Kementerian Sosial berencana menerjunkan 1.000 taruna Akademi Militer aktif dalam masa orientasi siswa Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2026/2027. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan keterlibatan mereka bertujuan memperkuat pendidikan karakter dan kedisiplinan siswa.
Menurut Gus Ipul, begitu Saifullah Yusuf akrab disapa, para taruna akan membimbing siswa membiasakan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari cara merapikan tempat tidur setelah bangun pagi, menjaga kebersihan diri, merawat sepatu, menata barang-barang pribadi, hingga mengenakan seragam dengan rapi.
“Ini adalah kesempatan yang luar biasa, bagaimana kita bisa meniru dan mempelajari hal-hal baik yang selama ini menjadi bagian dari proses pendidikan di Akademi Militer,” ujar dia saat dihubungi pada Jumat, 26 Juni 2026.
Adapun masa orientasi di sekolah rakyat akan berlangsung selama sepekan mulai 1-7 Agustus 2026. Rencananya, setiap sekolah rakyat akan didampingi sedikitnya oleh lima taruna Akmil yang masih aktif menjalani pendidikan. Jumlah tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah siswa di masing-masing sekolah yang berkisar antara 300-400 siswa.
