KETUA Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Muhammad Abdi Maludin menjelaskan alasan mengapa kelompoknya bersedia memenuhi ajakan mediasi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Mediasi berlangsung selama satu jam di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Senin, 15 Juni 2026. Mediasi tertutup tersebut dihadiri oleh 15 perwakilan mahasiswa.
"(Kenapa tidak mediasi terbuka di jalanan?) Ini hasil kesepakatan kami dengan pemerintah," kata Abdi setelah mediasi. Dia melanjutkan, sejak awal BEM UBK menggelar demonstrasi secara terstruktur dan tertib. Sehingga, ajakan mediasi perlu ditanggapi dengan tindakan yang positif pula.
BEM UBK, kata dia, juga memastikan tidak akan berubah sikap setelah menyampaikan seluruh tuntutan langsung di hadapan Gibran. "Kami tidak ada unsur ini itu, niat baik kami (mau mediasi) untuk bagaimana Indonesia ini aman-aman saja," ujarnya.
Abdi menambahkan, kendati melakukan mediasi tertutup dan hanya diwakili segelintir mahasiswa, BEM UBK memastikan sikap keras tetap disampaikan kepada mantan Wali Kota Solo tersebut.
Sebab, BEM UBK telah melayangkan ultimatum kepada orang nomor dua di Republik Indonesia ini untuk memenuhi seluruh tuntutan mahasiswa, paling lambat pada 19 Juni mendatang.
"Kami akan lakukan demonstrasi berjilid-jilid apabila tuntutan tidak dipenuhi paling lambat 5x24 jam setelah pertemuan ini," ujar Abdi.
Berdasarkan pengamatan Tempo di Istana Wakil Presiden, mahasiswa memasuki Istana Wakil Presiden sekitar pukul 17.25 WIB dan keluar pada pukul 18.30 WIB.
Adapun dalam demonstrasi hari ini BEM UBK dan aliansi mengusung tema "Tata Ulang Indonesia" dengan membawa enam poin tuntutan bagi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Enam tuntutan itu antara lain menghentikan sementara dan mengevaluasi proyek makan bergizi gratis maupun Koperasi Desa Merah Putih; tinjau kembali Undang-Undang Polri; setop militerisme dan tegakkan supremasi sipil.
Kemudian, mendesak pemerintah mengambil langkah strategis menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan ketahanan ekonomi nasional; menuntut pemerintah memberikan hak pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia; serta peninjauan kembali kenaikan harga bahan bakar minyak karena membebani masyarakat.
