ALIANSI Badan Eksekutif Mahasiswa se-Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi simbolik untuk mengkritik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertepatan dengan Hari Bhayangkara ke-80 di Jakarta, Rabu, 1 Juli 2026. Semula, para mahasiswa berencana menggelar unjuk rasa di depan Markas Besar Polri, Jakarta Selatan. Namun, polisi mengarahkan mereka untuk menyampaikan aksi di depan Gedung ASEAN.
"Sayangnya, pernyataan sikap ini harusnya di depan Mabes Polri, tapi mereka tidak mengizinkan kami menyampaikan di situ," kata Koordinator Bidang Sosial Politik Aliansi BEM se-UI, Hafidz Haernanda, di lokasi.
Hafidz mengatakan, pemindahan lokasi aksi membuat mereka memilih menyampaikan aspirasi di depan Gedung ASEAN. "Maka kami menyampaikan di depan Gedung ASEAN agar seluruh tetangga negara kita juga tahu kondisi negara kita seperti apa. Bahwa kepolisian kita sendiri enggak mau mendengarkan saran, masukan, dan kritikan dari kita," ujar Hafidz.
Berdasarkan pantauan Tempo, sekitar 50 mahasiswa mengikuti aksi tersebut. Massa mulai berdatangan ke kawasan luar Mabes Polri sekitar pukul 15.30.
Para mahasiswa membawa karangan bunga bertuliskan, "Turut berduka cita atas matinya reformasi Polri." Mereka juga menggotong sebuah keranda bertuliskan "Kepolisian Republik Indonesia" serta membentangkan spanduk bertuliskan "#Matinya Reformasi Polri".
Saat aksi berlangsung di depan Gedung ASEAN, massa aliansi BEM UI bergerak ke tengah jalan. Aksi itu sempat menghambat arus lalu lintas di samping Stasiun MRT Blok M BCA.
Dalam aksi tersebut, Aliansi BEM se-UI mendesak Presiden bersama DPR mencabut dan membahas ulang Undang-Undang Polri serta Undang-Undang TNI yang mereka nilai belum menjawab persoalan mendasar, seperti lemahnya akuntabilitas, impunitas, dan kriminalisasi warga sipil. Mereka juga menuntut pencopotan seluruh aparat Polri dan TNI aktif dari jabatan sipil serta mengembalikan mereka pada tugas pokok demi menegakkan supremasi sipil.
Selain itu, massa menuntut pertanggungjawaban dan penghukuman terhadap aparat yang melakukan kekerasan serta penguatan pengawasan eksternal yang independen untuk mengakhiri impunitas. Mereka juga mendesak pemerintah menghentikan kriminalisasi aparat negara terhadap warga sipil dan membebaskan warga yang ditahan secara sewenang-wenang.
