TEMPO.CO, Jakarta -
MENTERI Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat telah menyiapkan berbagai langkah guna mendukung program Presiden Prabowo Subianto terkait permasalahan lingkungan di Indonesia.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Jumhur mengatakan pihaknya akan melanjutkan program permasalahan sampah agar dapat diselesaikan pada tahun 2028.
"Kami akan melanjutkan program terkait penanganan sampah. Kita kan ada 8 aglomerasi kalau enggak salah, pembangunan fasilitas pengolahan sampah jadi listrik kan sedang berjalan, nanti kami akan evaluasi seberapa jauh kecepatan untuk segera menjadi kenyataan ya, kita dorong karena ini urgent," kata Jumhur di Plaza Kuningan, Jakarta, Rabu, 29 April 2026.
Nantinya, kata Jumhur, dalam pembangunan fasilitas pengolahan sampah, pihaknya akan lebih banyak mendengar masukan dari masyarakat.
"Banyak masyarakat punya gagasan-gagasan, ide-ide bagaimana mengolah sampah jadi bernilai."
"Contohnya seperti pengolahan sampah menggunakan RDF. kita dorong terus semua gerakan masyarakat yang punya cita-cita untuk mengolah sampah, Pemerintah harus welcome, dan kita sama-sama terus mengeksplor supaya menjadi kenyataan. Mudah-mudahan 2028 bisa kita selesaikan," kata dia.
Selain masalah sampah, menurut Jumhur, pihaknya juga akan mempertimbangkan untuk mengevaluasi undang-undang (UU) terkait lingkungan hidup dan iklim seperti UU Cipta Kerja terkait lingkungan hidup, RUU Perubahan Iklim, dan RUU Keadilan Iklim.
"Soal undang-undang tertulis, pasti kita akan evaluasi beberapa hal, terutama mungkin terkait dengan seberapa jauh peran masyarakat yang bisa terlibat dalam proses ini, siapa masyarakat itu dan sebagainya. Tapi intinya, kalaupun negara bertindak itu harus atas nama masyarakat, harusnya memastikan bahwa perlindungan masyarakat, masyarakat adat, masyarakat tempat itu kita pastikan dia selamat dan makin sejahtera," kata dia.
Ia pun menginginkan pembangunan berkelanjutan yang bersifat lebih ramah lingkungan dan mendukung masyarakat sekitar, termasuk masyarakat adat.
"Jadi enggak boleh lagi ada pembangunan-pembangunan yang ekstraktif, men-displace orang, bahkan masyarakat menjadi sakit atau menjadi kurang sejahtera, harus dibalik perspektif itu, masyarakat harus sejahtera, dan kita bisa melakukannya," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Berbasis Lingkungan dan Edukasi (BLE) di Banyumas, Jawa Tengah, pada Selasa, 28 April 2026. Prabowo didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat yang baru dilantik sehari sebelumnya.
TPST BLE yang saat ini beroperasi mampu mengolah sekitar 574,52 ton sampah per hari atau 77,76 persen dari total sampah rumah tangga dan sejenisnya di Banyumas yang mencapai 738,84 ton per hari. Sampah yang belum terkelola tersisa 164,32 ton per hari atau 22,24 persen.
