KEPOLISIAN buka suara mengenai dugaan percobaan perampasan alat bukti yang berkaitan dengan tiga perkara dugaan korupsi. Dugaan itu mencuat setelah polisi menggeledah 12 lokasi dalam tiga hari terakhir.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto mengatakan kepolisian meyakini tidak ada pihak yang berupaya merampas barang bukti tersebut. "Apalagi (pemberantasan korupsi) itu sudah menjadi program prioritas presiden," kata Budi pada Jumat, 10 Juli 2026.
Budi meyakini seluruh institusi dan lembaga negara akan mendukung upaya kepolisian mengusut perkara korupsi. "Kami jamin bahwa seluruh pihak akan bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi menuntaskan perkara-perkara korupsi," ujarnya.
Menurut Budi, hingga kini penyidik telah memeriksa 15 saksi terkait perkara tersebut. Polisi juga masih membuka kemungkinan memeriksa saksi tambahan.
Dugaan percobaan perampasan alat bukti muncul tidak lama setelah puluhan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendatangi Markas Polda Metro Jaya pada Kamis dini hari, 9 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi setelah polisi menggeledah sebuah kafe dan sebuah rumah mewah yang berkaitan dengan tiga perkara dugaan korupsi pada Rabu, 8 Juli 2026.
Sejumlah saksi mata mengaku melihat puluhan anggota TNI berada di kompleks Polda Metro Jaya sekitar pukul 03.40. Berdasarkan pantauan Tempo pada pukul 09.00, sejumlah kendaraan dinas TNI berpelat hijau-merah juga tampak hilir mudik di depan Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Tempo dan dibenarkan dua petinggi Polri, Direktur C Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI Brigadir Jenderal Wahyo Yuniartoto memimpin kedatangan puluhan prajurit tersebut. Wahyo pernah menjabat sebagai ajudan Presiden Prabowo Subianto pada 2024.
Selain Wahyo, Brigadir Jenderal Anggiat Napitupulu dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) juga dikabarkan mendatangi Markas Polda Metro Jaya. Ia datang bersama sepuluh prajurit berseragam dan bersenjata serta lima personel Kejaksaan yang mengenakan pakaian sipil.
Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Muhammad Nas membantah informasi mengenai dugaan penggerudukan tersebut. "Saya sudah cek, informasi tersebut tidak benar," kata Nas saat dihubungi pada Kamis, 9 Juli 2026.
Nas juga membantah adanya intervensi TNI terhadap proses hukum yang sedang berlangsung di Polda Metro Jaya. "TNI menghormati proses hukum dan tidak intervensi terhadap mekanisme yang berlaku," ujarnya.
