SATUAN Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengungkapkan capaian penguasaan kembali kawasan hutan tahap IV pada Jumat, 10 April 2026, di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Kawasan hutan yang dikuasai kembali meliputi sektor perkebunan kelapa sawit dan sektor pertambangan.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan bahwa sejak terbentuk pada Februari 2025, Satgas PKH telah menguasai kembali lahan sektor perkebunan sawit menjadi kawasan hutan seluas 5,88 juta hektare. Pada sektor pertambangan, Satgas PKH menguasai kembali kawasan hutan seluas 10.257,22 hektare sejak Februari 2025.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Burhanuddin mengatakan, negara tidak boleh kalah dari para mafia yang terus menghisap kekayaan hutan Indonesia. “Kita pastikan bahwa hutan sebagai karunia Tuhan merupakan anugerah yang dimiliki bangsa Indonesia harus dikelola dan dilestarikan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir kelompok tertentu,” kata, Jumat.
Dari total hasil penguasaan kembali itu, Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan kepada kementerian/ lembaga terkait. Kawasan hutan konservasi seluas 254.780,12 hektare diserahkan kepada Kementerian Kehutanan.
Kawasan itu terdiri dari hutan produksi yang dapat dikonversi berlokasi di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat seluas 149.198,09 hektare, Taman Hutan Raya Lae Kombih di Subulussalam, Aceh seluas 510,03 hektare, serta Hutan Konservasi Kelompok Hutan Gunung Halimun Salak Bogor, Jawa Barat seluas 105.072 hektare.
Sementara itu, kawasan dengan total luasan 30.543,40 hektare diserahkan Satgas PKH ke Kementerian Keuangan, selanjutnya ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), kemudian diserahkan lagi ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).
Penyerahan kembali lahan tersebut bersamaan dengan penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 11,42 triliun. Penyerahan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah menteri hingga kepala badan.
