INFO TEMPO - Tempo Data Science (TDS) kembali menggelar survei nasional untuk mengukur persepsi publik terhadap pemerintahan dan penegakan hukum. Survei yang berlangsung pada 28 Februari–7 Maret 2026 secara tatap muka dan melibatkan 1.260 responden, hasilnya menunjukkan publik masih menaruh kepercayaan cukup tinggi terhadap kepolisian, terutama dalam menjaga keamanan.
Meski, kritik terhadap layanan, integritas, dan penegakan hukum tetap kuat. Sebanyak 94 persen responden merasa lingkungan tempat tinggalnya aman dan 91,3 persen merasa aman berjalan sendirian pada malam hari.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Penilaian terhadap kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan juga relatif positif, dengan 84 persen responden menilai baik atau sangat baik. Angka ini menunjukkan fungsi preventif kepolisian dinilai berjalan cukup efektif.
Meski demikian, pengalaman korban kejahatan mengungkap persoalan mendasar dalam layanan. Dari 17 persen responden yang mengaku mengalami atau mengetahui pencurian, hanya 42,4 persen yang melapor ke polisi, sementara hampir sama banyaknya memilih tidak melapor.
Alasan utamanya karena proses pelaporan dianggap rumit, ketidakpercayaan bahwa laporan akan ditindaklanjuti, serta karena kerugian yang dialami kecil. Pada kasus kejahatan kekerasan, tingkat pelaporan memang lebih tinggi, tetapi alasan tidak melapor tetap sama: karena prosesnya rumit.
Di sisi lain, persepsi publik terhadap aspek keadilan hukum cenderung lebih kritis. Sebanyak 59 persen responden menilai hukum belum berlaku adil bagi semua.
Penilaian terhadap integritas aparat juga belum kuat: hanya sekitar separuh responden yang meyakini polisi bersikap jujur, tidak memihak, dan tidak mengharapkan imbalan. Bahkan, 41,4 persen responden menilai masih banyak anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran etik dan profesi.
Penilaian terhadap perubahan perilaku kepolisian juga belum menggembirakan. Mayoritas responden (62 persen) menilai tidak ada perubahan signifikan dalam enam bulan terakhir. Persepsi keterbukaan terhadap kritik pun berada di angka moderat, dengan sekitar 55 persen menilai kepolisian cukup terbuka terhadap masukan publik.
Survei ini juga menangkap pandangan publik terhadap keterlibatan kepolisian dalam program di luar fungsi utamanya, seperti swasembada pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Tingkat pengetahuan publik terhadap peran ini relatif rendah.
Di antara yang mengetahui, penilaian terhadap kinerja kepolisian cenderung positif, namun dukungan terhadap keterlibatan tersebut tidak dominan. Sebagian responden justru menilai peran itu kurang tepat, menandakan publik ingin polisi tetap fokus pada tugas inti: menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum.
Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan paradoks: tingkat rasa aman dan kepercayaan terhadap fungsi dasar kepolisian tetap tinggi, tetapi kepercayaan pada aspek layanan, integritas, dan keadilan hukum masih rapuh. Upaya di luar tugas pokok belum cukup untuk meningkatkan citra, selama persoalan mendasar tersebut belum dibenahi.
Di luar isu kepolisian, survei TDS juga mencatat penurunan kepuasan publik terhadap pemerintah dan presiden. Kepuasan terhadap Presiden Prabowo Subianto turun dari 77,6 persen pada Desember 2025 menjadi 61,2 persen pada Maret 2026.
Kepuasan terhadap kinerja pemerintah juga turun dari 75,1 persen menjadi 58,4 persen. Penurunan ini berkaitan erat dengan persepsi kondisi ekonomi.
Mayoritas responden menilai kondisi ekonomi masih sedang atau buruk, dengan isu lapangan kerja, pengangguran, dan harga kebutuhan pokok sebagai keluhan utama. Namun, program sosial yang memberi manfaat langsung tetap mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat. (*)
