RATUSAN massa demonstrasi dari berbagai kampus masih bertahan di sekitar kawasan Sudirman, Jakarta. Mereka belum beranjak dari titik demonstrasi hingga pukul 19.00 WIB, Jumat, 12 Juni 2026, meski dihalang oleh blokade personel Kepolisian RI (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Para mahasiswa tersebut memutuskan untuk tetap menunggu perwakilan Sekretariat Negara untuk turun dan menemui mereka. "Kami tunggu (perwakilan) Sekretariat Negara tanpa kekerasan, agar mereka mendengar aspirasi kami," teriak salah satu orator, Jumat.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Berdasarkan pantauan Tempo di lokasi unjuk rasa, sejumlah mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Pancasila masih bertahan. Sementara itu, ratusan peserta aksi dari Universitas Indonesia telah meninggalkan lokasi sejak pukul 18.25 WIB.
Massa yang bertahan hingga saat ini masih tidak diizinkan untuk bergerak ke arah Bundaran Hotel Indonesia (HI). Mereka dihadang oleh barisan blokade dari polisi dan tentara.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya atau Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto mengatakan, pihaknya melarang demonstrasi di kawasan Bundaran HI. "Lokasi tersebut bukan merupakan tempat yang diperuntukkan untuk penyampaian aspirasi," kata Budi, Jumat.
Menurut Budi, kawasan Bundaran HI adalah pusat aktivitas perekonomian dan kegiatan masyarakat. "Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya telah berkomunikasi dengan pihak terkait agar titik penyampaian aspirasi dapat diarahkan ke kawasan Patung Kuda atau depan Gedung DPR/MPR," ujar Budi.
Sebelumnya, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan menyatakan bahwa mahasiswa UI bersama sejumlah elemen lain akan menggelar demo dengan tajuk #Indonesiamenujubangkrut di kawasan Bundaran HI. Organ lain yang ikut terlibat di antaranya BEM KM IPB, BEM PNJ, BEM Universitas Pancasila, dan Aliansi BEM Gunadarma.
Menurut Athof, ada 5 tuntutan yang akan mereka gaungkan. Pertama adalah menyetop pemborosan APBN. Kemudian yang kedua turunkan harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Ketiga adalah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. "Hentikan militerisme di ranah sipil, dan terakhir Prabowo berhenti mengelak dan akui Kesalahan pemerintah," ujar dia.
